CARITAU JAKARTA – Polemik antara PDIP dan Partai Demokrat makin memanas. Setelah Sekjen PDIP Hasto Kristyanto yang mengungkit masalah manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2009 yang membuat elektoral Demokrat naik hingga 300%, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra balik menanggapi pernyataan Hasto. Menurut Herzaky, apa yang disampaikan Hasto mengada-ada.

"Bang Hasto, Demokrat tahun 2009 suaranya bisa meningkat tiga kali lipat karena prestasi pemerintahan SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat," jelas Herzaky kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).

Baca Juga: Hanya Sebatas Isu, Wacana Hak Angket Diprediksi Batal Terlaksana

Beberapa prestasi di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono menurut Herzaky yaitu rakyat miskin dan pengangguran berkurang, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk guru, TNI dan Polri naik hampir tiap tahun, dan pendapatan per kapita  meningkat drastis. Bahkan, kata Herzaky, pembangunan infrastruktur juga berjalan dengan baik di era SBY. 

"Ya makanya wajar saja, suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis. Jadi, rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan di pemerintahan era SBY. Bukan hanya dirasakan oleh segelintir pihak saja," katanya.

Tak puas sampai di situ, Herzaky balik menyerang PDIP dengan mengungkit kasus tertangkapnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kasus suap. Pada kasus itu, salah satu penyuapnya adalah kader anggota PDIP, Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron. 

"Lagipula, publik kan tahu kalau di pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan, salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku," katanya.

Bahkan, kasus yang menjerat Harun Masiku pun hingga saat ini belum tuntas ditangani oleh KPK. Ia pun menyinggung soal keberadaan Harun Masiku yang statusnya telah menjadi buronan KPK. 

"Sudah buron 1000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009," tegasnya.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan apa yang disampaikan SBY soal dugaan hanya akan ada dua pasangan calon dalam Pemilu mendatang hanya sekadar mengingatkan bahwa rakyat menginginkan lebih dari dua pasangan calon. 

"Pidato Pak SBY itu kan hanya mengingatkan agar aspirasi rakyat janganlah dihalang-halangi. Rakyat menginginkan lebih dari dua pasangan calon yang berlaga di 2024. Namanya Bapak bangsa, wajar saja kalau Beliau mengingatkan, agar para elit politik tidak berupaya mengamputasi harapan rakyat. Apalagi, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan," terang Herzaky. 

Herzaky pun meminta PDIP tidak terlampau reaktif dalam mengomentari pidato itu jika tidak merasa bahwa pemilu 2024 memang benar akan terjadi kecurangan kecuali jika skenario itu telah ketahuan. 

"Tidak perlu lah terlalu reaktif. Apalagi terlalu mengumbar hoax dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan," tandasnya. 

Diketahui Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membalas pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat  Susilo Bambang Yudhoyono yang membeberkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil. Hasto justru menuding adanya kecurangan pada Pemilu 2009 lalu.

Hasto menduga adanya upaya mencurangi Pemilu 2009 secara masif. Menurut Hasto, saat itu Partai Demokrat mengalami kenaikan elektoral hingga 300% yang dianggap dirinya kenaikan suara itu tidak normal.

"Ini adalah kecurangan masif. Jadi parpol pada saat itu cenderung bertransformasi menjadi partai elektoral, fungsi parpol direduksi hanya menjadi mesin pemenangan pemilu. Di Indonesia terjadi global reproduction of american politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pascakrisis moneter tahun 1997. Partai Demokrat adalah contoh terhadap kehadiran partai elektoral tersebut," kata Hasto saat konferensi pers daring, Minggu (18/9/2022).

"Nah sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat kompleks dengan intensitas persaingan yang sangat tinggi, sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti Partai Demokrat untuk mengalami kenaikan 300 persen pada Pemilu 2009 lalu. Ini adalah suatu anomali di dalam pemilu," pungkasnya. (GIB)

Baca Juga: Pimpinan DPRD DKI: Pj Heru jadi ‘Gorengan’ Politik di Tengah Kepeduliannya Bagi Bansos