CARITAU JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah kabar adanya dugaan aksi peretasan 252 juta data dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang diduga disinyalir dilakukan oleh seorang hacker anonim bernama 'Jimbo'.

Adapun kabar terkait bocornya data dokumen DPT itu pertama kali muncul ke publik setelah akun pengguna media X Mario @p4cen0g3 telah memposting cuplikan layar sebuah situs peretas.

Dalam postinganya, akun Mario @p4cen0g3 juga menyebut bahwa dirinya mendapatka informasi bahwa diduga data DPT itu telah sengaja diretas oleh seorang hacker yang memiliki akun anonim bernama 'Jimbo'. Diduga data DPT itu dijual oleh akun Jimbo secara bebas di situs peretasan.

Anggota KPU RI, Idham Holik menyatakan bahwa kabar tersebut tidaklah benar. Ia mengatakan, data dan dokumen yang dipegang KPU sejauh ini terjaga dengan aman dengan sistem proteksi yang dapat diandalkan. 

Salah satu ketahanan sistem yang dapat dilihat itu yakni, lanjut Idham mengenai keamanan dari Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU yang digunakan dalam rangka kegiatan pendaftaran parta politik peserta Pemilu 2024. 

"Semua sistem informasi tersebut dilengkapi atau diproteksi dengan firewall yang dapat dihandalkan. Misalnya pada waktu tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, ada ribuan serangan peretasan terhadap Sipol," ujar Idham kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Dalam keteranganya Idham menuturkan, bahwa sejak awal hingga akhir kegiatan pendaftaran, Sipol KPU RI telah mengalami ribuan serangan peretasan. Meski begitu, lanjut Idham, hingga saat ini sistem sipol tersebut tetap berjalan yang ditandai kegiatan pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024 telah selesai dilaksanakan. 

"Alhamdulillah, sampai dengan seluruh tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tersebut selesai, dengan ditandai pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu, Sipol KPU dalam kondisi aman terlindungi dengan baik dari serangan aksi peretasan," tegasnya. 

Disisi lain, Idham mengungkapkan, bahwa KPU RI melalui jajaran Divisi Data dan Informasi saat ini juga tengah memastikan perihal kebenaran informasi terkait aksi peretasan Hacker anonim berinisial 'Jimbo tersebut. 

Idham mengatakan, upaya penyelidikan atas informasi itu dilakukan salah satunya dengan mengambil langkah mengaktivasi kemampuan Satuan Tugas Keamanan Siber. Adapun satuan tugas itu adalah hasil kerjasama antara KPU RI dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelejen Negara (BIN), dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Personalia dalam gugus tugas tersebut terdiri dari perwakilan dari lembaga-lembaga yang otoritatif menjaga keamanan siber di Indonesia," terang Idham. 

Idham menyebut, isu mengenai peretasan data DPT ini sebelumnya juga pernah menimpah KPU RI yaitu salah satunya informasi mengenai aksi peretasan yang dilakukan oleh seorang Hacker bernama Bjorka pada saat pensiunan data daftar pemilu Pemilu 2024. 

Idham menambahkan, informasi aksi peretasan itu kemudian tidak terbukti lantaran sistem yang dibangun berdasarkan hasil kerjasama sejumlah lembaga itu memiliki ketahanan yang cukup kuat dari aksi peretasan. 

"Pada waktu Bjorka, situs KPU juga diisukan teretas, tetapi faktanya tidak teretas. Data yang dipublikasikan Bjorka bukan file data Pemilih Serentak 2019 ataupun 2024," tandas Idham. (GIB/DID)