CARITAU JAKARTA - Koordinator Solidaritas Milenial Jakarta (SMJ) Hamzah Arif menilai bahwa kesuksesan Pemilu (Pemilihan Umum) serentak 2024 adalah bagian dari kesuksesan negara dalam mewujudkan dan menjaga demokrasi. 

Menurutnya, kegiatan yang dilakukan 5 tahunan ini menjadi tanggungjawab bersama, baik di lingkungan masyarakat, pemerintah atau lembaga negara, termasuk yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta.

Di DKI Jakarta sendiri, kata Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono turut aktif mensosialisasikan ‘PEMILU aman’ berbunyi 'Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat' melalui alat peraga seperti spanduk atau stiker yang bisa dilihat di berbagai tempat.

"Solidaritas Milenial Jakarta (SMJ) menilai hal ini dapat menjadi cerminan baik yang bisa ditiru oleh instansi atau lembaga negara lainnya dilingkungan Provinsi DKI Jakarta agar terciptanya PEMILU yang aman, damai, dan kondusif," ujar Hamzah, Jumat (12/1/2024).

Menanggapi beragam komentar terhadap imbauan Heru di berbagai tempat itu, Hamzah menyebutkan bahwa sudah seharusnya setiap tokoh publik, instansi pemerintah dan para petinggi untuk turut serta menggaungkan semangat pemilu damai sebagaimana dilakukan Heru.

“Seperti yang kita tahu, Jakarta menjadi pusat control penyelenggaraan PEMILU, kita tidak menginginkan history 2019 yang lalu terulang kembali. Sudah sepatutnya para instansi atau lembaga negara ikut terlibat aktif menyebarkan spirit yang harmonis ke masyarakat, salah satunya dengan mensosialisasikan pemilu yang aman dan damai, agar terciptanya suasana yang kondusif," ujar dia 

Lebih lanjut, Hamzah juga menilai langkah Jakarta bersama FORKOPIMDA sudah tepat dan wajib dalam rangka menjaga pemilu tetap aman. Sehingga, seluruh stakeholder bersama-sama mengawal pesta demokrasi agar berjalan dengan baik.

“Ini penting, kalau seluruh stakeholder ikut terlibat mengawal pesta demokrasi agar berjalan dengan aman dan damai, maka bisa dipastikan kita akan melahirkan pemilu yang berkualitas," sebutnya.

Dirinya menegaskan, di setiap perhelatan pemilu biasanya ada oknum yang memanfaatkan fanatisme pendukung untuk memicu kondisi yang mendekati konflik. Sehingga, lanjutnya, untuk mengantisipasi tersebut dibutuhkan sinergitas dan sosialisasi pemilu yang cerdas dan aman.

"KPU RI menjelaskan kemungkinan akan adanya gesekan antara fanatisme pendukung, namun diprediksi tidak akan terlalu keras, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sinergi antara Pemda, TNI, POLRI serta penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan," jelasnya.

“Apa yang disampaikan KPU RI bahwa betul tanggal 14 Februari 2024 peserta akan saling berkompetisi, selain untuk meraih simpati, dan untuk mendapatkan suara dan kursi sebanyak-banyaknya. Namun demikian kan KPU juha yakin bahwa survei-gesekan tidak akan terjadi secara keras," pungkasnya. (DID)