CARITAU JAKARTA - Partai Buruh menyoroti temuan adanya kecurangan pemilu yang disinyalir dilakukan secara masif dalam proses penyelenggaran kontestasi Pemilu 2024 ini.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak Presiden Joko Widodo bersikap netral untuk menjamin penegakan hukum soal kepemiluan dijalankan sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang.

Ia menegaskan, bahwa temuan soal dugaan kecurangan pemilu itu merupakan penilaian catatan yang buruk sepanjang sejarah, khususnya bagi para lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Lantaran telah dianggap tak bekerja profesional sesuai dengan undang-undang pemilu. 

"Kecurangan-kecurangan yang terjadi hingga saat ini tentunya menunjukkan, bahwa Pemilu saat ini adalah Pemilu terburuk sepanjang massa, sejak pertama kali adanya yakni Tahun 1955," kata Iqbal saat menggelar unjuk rasa Partai Buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Setidaknya terdapat tiga tuntutan yang digaungkan massa yakni soal kenaikan harga bahan pokok, usut tuntas terkait dugaan kecurangan pemilu 2024, kemudian mendesak Presiden Jokowi mencabut aturan Undang-Undang Cipta Kerja pada Omnibus Law.

Dirinya menduga bahwa pergelaran pemilu 2024 saat ini banyak unsur pelanggaran dan juga kecurangan yang tak ditindak dan juga diusut tuntas oleh pihak penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. 

Meski begitu ia menegaskan bahwa dalam aksi nya, pihaknya tak sama sekali berafiliasi dengan siapapun Paslon Capres dan juga Cawapres di pilpres 2024. Hal itu dapat dibuktikan, bahwa pihaknya sejak awal tak mendukung Paslon manapun di Pilpres 2024. 

"Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil Pilpres karena tidak mendukung Capres manapun. Namun dalam gelaran Pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih," ungkapnya.

"Bentuknya ialah bagaimana politik uang dengan serangan fajar masih saja terjadi, yang di mulai dari hari tenang hingga hari pencoblosan, dengan nominal mulai dari Rp 50.000 - Rp 1.000.000," sambung Iqbal.

Disisi lain, dirinya juga menerangkan bahwa tuntutan usut tuntas Ikhwal dugaan kecurangan pemilu 2024 itu lantaran pihaknya juga turut merasakan dugaan hilangnya di dalam aplikasi Sirekap KPU. 

"Kemudian juga bahwa hasil Sirekap, real count dan hitung cepat dari lembaga survei yang ada, menunjukkan bahwa suara Partai Buruh terus semakin berkurang," ungkapnya.

Iqbal menambahkan, beberapa kasus misalnya, hasil perolehan di DPR RI Kalbar Dapil 1. Dalam Dapil itu suara Partai Buruh ditenggarai berkurang 4 ribu suara. Selain itu, pihaknya juga mendapat laporan terkait ratusan suara di Dapil 13 DPRD Jawa Barat yang berkurang dalam data Sirekap KPU RI. 

"Kalau kurangnya persentase mungkin bisa dimaklumi, tapi apakah benar bahwa suara perolehan dari Partai Buruh bisa stagnan di semua provinsi? Kan tidak mungkin," tandasnya.

Diketahui, aksi unjuk rasa Partai Buruh dilakukan ratusan kader dan simpatisan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/2/2024). 

Berdasarkan pantauan caritau.com dilokasi, massa aksi yang berasal dari berbagai elemen organisasi Serikat buruh tersebut berkumpul di depan Patung Kuda menuju arah Istana Negara.

Ratusan Massa tampak membawa sejumlah atribut, mulai spanduk, bendera, dan berbagai banner berisikan tuntutan. Selain itu, aksi itu juga dipimpin oleh satu mobil pengeras suara atau akrab disebut mobil komando. 

Para massa nampak rela berbaris rapih, meski kondisi cuaca saat ini kurang bersahabat lantaran telah dilanda hujan yang cukup deras.

Satu persatu pimpinan massa aksi mulai menyampaikan orasi politik nya, mendesak Presiden Jokowi menyelesaikan sejumlah tuntutan yang disampaikan. (GIB/DID)