CARITAU JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi terkait temuan dari Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya dugaan transaksi janggal triliuan rupiah yang ditenggarai digunakan pada masa kampanye pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung sumber aliran dana yang masuk ke kas parpol yang digunakan untuk pemasangan baliho kampanye di Pemilu 2024. 

Sebab, menurutnya, ada partai politik yang diduga memiliki dana fantastis lantaran telah memasang baliho di seluruh Nusantara. Hasto menyebut, baliho tersebut jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah pengurus partai.

"Jadi misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui itu darimana (dana nya) tiba-tiba mereka bisa memasang balihonya di seluruh Nusantara. Bahkan, balihonya itu lebih banyak dari pada jumlah pengurusnya,” kata Hasto, dikutip Minggu (17/12/2023).

Oleh karena itu, Hasto berharap lembaga penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan KPU dapat menindaklanjuti temuan PPATK soal dugaan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024 itu.

Disisi lain, Hasto meminta seluruh pihak NGO atau pemerhati Pemilu dapat secara aktif membantu kerja Bawaslu dan KPU RI dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kegiatan aliran dana politik untuk kampanye yang masuk dalam kas partai politik.

“Ikut menjadi wasit yang baik antara partai politik, antara calon, supaya bisa dilihat (kejanggalan yang terjadi)," tegas Hasto.

Hasto menambahkan, selaku penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan KPU harus segera melakukan analisis laporan keuangan parpol untuk masa kampanye agar dapat mengungkap dugaan aliran dana transaksi janggal tersebut. 

"Ini harus ada yang menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan? berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang?,” pungkas Hasto. (GIB/DID)