CARITAU JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai ada potensi masalah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra Misbah Hasan menilai Raperda APBD DKI Jakarta itu bakal menimbulkan masalah, lantaran tak konsisten dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan KUA-PPA.

Baca Juga: 106 Anggota DPRD DKI Terima THR Lebaran 2024

"Kenaikan RAPBD DKI 2023 sebenarnya tidak perlu terjadi bila Banggar (Badan Anggaran) DPRD dan TAPD komitmen pada dokumen KUA-PPA, serta ketepatan perhitungan serapan anggaran di APBD 2022," kata Misbah dikutip Rabu (30/11/2022).

Diketahui, DPRD DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 pada Selasa (29/11/2022).

Adapun RAPBD DKI 2023 disetujui senilai Rp83,7 triliun. Angka itu Rp1,2 triliun lebih besar dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUA-PPA) yang sebesar Rp82,5 triliun.

Meski telah ditetapkan oleh DPRD, kata Misbah, setelah ini akan ada evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, penggunaan hasil kenaikan belanja APBD ini perlu dilihat dengan seksama oleh Kemendagri.

"Meski diperbolehkan, (anggaran) harusnya digunakan betul untuk program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat," tutur Misbah.

"Bukan untuk memperbesar hibah atau penyertaan modal BUMD (badan usaha milik daerah) yang tidak jelas kinerja programnya," lanjutnya.

Menurut Misbah, kenaikan anggaran tersebut juga berpotensi disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas ketidakkonsistenan antar dokumennya. "Apalagi sampai ada potensi pemborosan anggaran," kata dia.

Adapun kenaikan anggaran tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun. (DID)

Baca Juga: Legislator Ungkap DKI Terapkan Batas Bawah Kenaikan Pajak Hiburan