CARITAU JAKARTA - Forum RT/RW Jakarta Utara mendukung langkah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan penataan Ruko di Jl Niaga, RW 03 Keelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Apalagi, penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menyalahi aturan telah menyerobot lahan fasilitas umum (Fasum) saluran air. 

Baca Juga: Kebakaran K-Link Tower

Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaeb mengatakan, langkah menertibkan bangunan yang melanggar IMB pada Rabu (24/5/2023) lalu sudah tepat sesuai aturan yang berlaku. Kemudian tahapan yang dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara juga sudah tepat dan tidak melenceng dari aturan. 

"Sudah tepat yang dilakukan Pemerintah Kota mulai dari menanggapi informasi adanya pelanggaran, melakukan pengecekan lapangan hingga secara persuasif mengarahkan pemilik agar mematuhi aturan," katanya, Senin (5/6/2023). 

Kemudian, setelah pemilik tidak juga mengindahkan peringatan yang diberikan pihak pemerintah terpaksa melakukan penertiban. Menurutnya, hal itu sebagai tindaklanjut yang sudah menjadi kewajiban pemerintah.

Karena itu, Ia mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara dengan bijak. Pihaknya pun memaklumi kehati-hatian langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara agar upaya penegakan aturan tidak sampai menimbulkan persoalan baru. 

"Pemkot tidak tergesa-gesa dalam bertindak adalah bentuk kehati-hatian agar tidak salah langkah. Kami yakin Pemerintah Kota mampu menegakkan aturan dengan bijak dan adil," tagasnya. 

Selain itu, Suaeb mengaku juga sudah berupaya melakukan penulusuran akar dari persoalan di lapangan dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak di sekitar lokasi. Dari informasi yang didapatnya, lahan tersebut secara administratif masih merupakan milik PT Jakpro. 

Dengan kondisi demikian, Suaeb memahami keterbatasan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam berupaya dan harus ekstra hati-hati melangkah. Selanjutnya, Ia berharap semua pihak bisa menahan diri dan tidak saling memprovokasi sehingga membuat kegaduhan sosial.

Termasuk perangkat kemasyarakatan agar tidak melakukan aktifitas di luar kewenangannya. Dengan begitu, penyelesaian persoalan tidak meluas dan tuntas dengan baik. 

"Kami berharap situasi Jakarta Utara yang kondusif tetap terjaga. Semua pihak kami minta tidak membuat kegaduhan sosial dan persoalan bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat," tandasnya. (DID)

Baca Juga: Pemprov DKI Izinkan Mayarakat Salat Idul Adha 1444 H di Balai Kota