CARITAU JAKARTA - Amnesty International Indonesia mendesak ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilihan Presiden 2024 untuk melaksanakan tiga agenda terkait hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaika oleh Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Ari Pramuditya.


Adapun tiga agenda HAM itu adalah perlindungan atas kebebasan berekspresi, pertanggungjawaban atas kekerasan aparat, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

"Ini adalah tiga isu yang dibawa dalam agenda HAM ini. Bukan artinya tidak ada isu-isu lainnya yang lebih penting dari ini, semua isu Amnesty pantau," kata Ari dalam pembukaan acara Diskusi dan Peluncuran Agenda HAM di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Ari menilai, sejauh ini Pemerintah Indonesia masih gagal dalam melindungi, mempromosikan, dan menjamin hak asasi warga negara.

Sehingga, menurut dia, Pemilu 2024 dapat menjadi momen bagi masyarakat yang menginginkan perubahan atas permasalahan-permasalahan HAM menuju ke arah lebih baik.

"Kita akan punya presiden yang baru, yang akan memimpin selama lima tahun ke depan, tetapi apakah akan ada benar-benar perubahan?" tanya Ari.

Dalam diskusi tersebut, Amnesty menghadirkan tiga perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon peserta Pilpres 2024, di antaranya Anang Zubaidy dari Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN); Munafrizal Manan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, serta Ifdal Kasim dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Diskusi tersebut membahas mengenai visi dan misi peserta Pilpres 2024 terkait isu HAM, mulai dari rekam jejak para paslon, cara paslon menangani isu dan menuntaskan kasus HAM di masa lalu, hingga kebebasan berekspresi seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga: TNI Sudah Petakan Wilayah Rawan Konflik Jelang Pencoblosan

"Menurut catatan berbagai organisasi masyarakat sipil, kondisi HAM saat ini menurun. Masih banyak sekali hal yang perlu diperbaiki," jelas Ari.

Dia pun meminta pasangan calon yang akan terpilih nanti secara terbuka menyatakan komitmen mereka untuk melindungi, memastikan, dan memajukan HAM.

Selain itu, Ari juga meminta para paslon mencantumkan tiga isu tersebut secara konkret dalam program kerja mereka.

Sementara itu, mantan jaksa agung Marzuki Darusman yang juga hadir dalam acara tersebut berharap diskusi itu bisa memperlihatkan kepatutan hingga integritas para paslon terkait penanganan isu HAM, mulai dari soal kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

"Dalam membicarakan masalah kemerdekaan, keadilan, dan kesetaraan; tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam realitas kita membicarakan tentang hal-hal yang aktual di Indonesia ini, yang mungkin pada tingkatan lebih sederhana," kata Marzuki. (IRN)

Baca Juga: KPU Makassar Lantik 28.028 Anggota KPPS, Bertugas di 4.004 TPS