CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi penolakan Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko oleh Mahkamah Agung (MA), Kamis (10/8/2023) kemarin.

Dikatakannya, putusan MA menolak PK Moeldoko penting diketahui oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, keputusan MK, tak hanya menjadi kemenangan Partai Demokrat, lebih dari itu, diharapkan dapat memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Baca Juga: Sepakat dengan Ganjar Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Anies: Inisiatif yang Baik

"Putusan MA yang menolak PK KSP Moeldoko ini, bukan hanya kemenangan bagi Partai Demokrat, tetapi juga kemenangan bagi pencari kebenaran, pencari keadilan dan pecinta demokrasi," kata AHY saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jumat (11/8/2023).

"Keputusan ini juga memberikan harapan yang baik bagi penegakan hukum yang adil di Indonesia," lanjutnya.

AHY mengakui, PK yang dilakulan KSP Moeldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat berdampak terhadap kader Partai Demokrat. Pertama secara internal, kata dia, mengganggu psikologis kader Partai Demokrat dan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman upaya pembegalan partai.

"Ada dua aspek secara internal PK KSP Moeldoko ini cukup mengganggu psikologis para kader partai Demokrat dan kita juga tahu sekitar 2 tahun 8 bulan, kami dibayang-bayangi oleh ancaman aktor-aktor pembegal partai," ujar AHY.

Upaya PK KSP Moeldoko, kata dia, tentu membuat kader merasa takut dan khawatir, jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini dengan susah payah dirampas begitu saja oleh para pembegal partai Itu, dari sisi internal.

Kemudian dampak eksternal, menurutnya, PK KSP Moeldoko menyebabkan keraguan terbadap masyarakat yang berharap agar Partai Demokrat dapat berlayar dalam koalisi menjelang Pilpres 2024 mendatang.

"Cukup banyak keraguan di kalangan masyarakat kita yang berharap agar Partai Demokrat bisa berlayar dalam koalisi yang tengah kami bangun saat ini," tutur AHY.

Namun ditegaskan AHY, penolakan PK KSP Moeldoko oleh MA, membuktikan para hakim telah memberikan keputusan secara rasional berdasarkan kebenaran dan hati nurani. Bahkan dirinya menyebut komitmen untuk penegakan hukum yang adil di Indonesia telah lakukan. (DID)

Baca Juga: Presiden Boleh Ikut Berkampanye dan Berpihak di Pilpres, Pengamat: Ironi!