CARITAU JAKARTA - Mantan aktivis 98 dan aktivis paska Reformasi yang mengatasnamakan diri sebagai Kolaborasi Patriot Indonesia (KOPI) resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) di kontestasi Pemilu 2024. 

Ketua KOPI, Gigih Guntoro turut menyoroti soal isu yang acapkali dibangun oleh sekelompok elit terkait pelanggaran HAM yang menyeret nama Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Demo Usut Politisasi Bansos Pemilu

Sebelum terjun ke dunia politik, Prabowo Subianto dikenal sebagai eks komandan Jendral Kopasus yang ditenggarai telah membentuk tim mawar sebagai satuan tugas operasi penculikan para aktivis pembangkang rezim orde baru. 

Menyikapi hal itu, Gigih mengungkapkan, bahwa sejatinya saat ini isu itu tidak lagi menjadi suatu persoalan yang harus dimunculkan kembali. Hal itu lantaran menurut Gigih, masa lalu merupakan

bagian dari sejarah yang harusnya menjadi titik pembelajaran yang penting bagi seluruh elemen bangsa. 

"Kita gak bisa menggiring masa lalu, masa lalu adalah bagian dari sejarah kita yang kita tidak boleh mengulang itu. Yang pertama, yang pasti kepentingan nasional kedepannya ya," ungkap Gigih usai kegiatan deklarasi Prabowo Bacapres, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (21/8/2023). 

"Tapi yang mau kita sampaikan adalah ya kita melihat masa depan ini, kita tak bisa melihat masa lalu, masa lalu adalah bagian dari sejarah kita yang kita tak boleh kita mengulang itu lagi (STOP)," sambungnya. 

Dalam kesempatanya, Gigih pun meminta pihak-pihak lain agar jangan membangun opini terkait masa lalu lantaran saat ini seharusnya bahasan yang terpenting yakni terkait kemajuan bangsa dan kepentingan nasional. 

Disisi lain menurutnya, pembahasan terkait persoalan pelanggaran HAM dimasa lampau harusnya dijadikan pembelajaran bagi bangsa hari ini agar kedepanya tidak terjadi lagi kondisi yang seperti itu. 

"Artinya banyak sejarah konflik dari masa lalu yang dibangun untuk hanya berbicara soal itu, tapi tak berbicara soal nextnya mau ngapain, kan begitu," terang Gigih. 

Kendati demikian, dirinya mengatakan, persoalan pelanggaran HAM masa lampau sejatinya mulai diselesaikan oleh pemerintah meski tidak secara keseluruhan. Adapun isu mengenai pelanggaran HAM yang menyeret Prabowo Subianto, lanjut Gigih, sudah diadili dan dijalankan pengadilan militer dan semacamnya. 

"Jadi yang kita bangun kan nextnya itu, oke dalam ranah ini, kita sudah ada ruangnya, yang sudah diselesaikan dalam periode yang lalu misalnya pengadilan militer dan semacamnya, beberapa pelakunya juga sudah diadili dan menjalankan hukumannya, itu kan ranahnya itu," ungkap Gigih. 

Ia menambahkan, oleh karena itu, pihaknya mendorong agar kedepan permasalah terkait pelanggaran HAM tak lagi digaungkan lantaran hanya menjebak pada situasi stagnan untuk negara dalam menjawab tantangan kedepan. 

"Tapi kita harus fokus sama masa depan, karena apa, presiden jokowi sudah ngomong bahwa perkembangan zaman ini sudah begitu cepat kalau kita terjebak dalam konflik-konflik itu kita tidak akan bisa mengejar kecepatan itu," tandas Gigih. (GIB/DID)

Baca Juga: PDIP, Gerindra, PKS dan NasDem Berebut Kursi Ketua DPRD DKI