CARITAU JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani beserta rombongan elit partai mengunjungi Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (20/7/2023). Dalam pertemuan tersebut Demokrat dan Gerindra sepakat melawan intimidasi dan kecurangan Pemilu 2024

Teuku Riefky mengatakan, dalam agenda pertemuan tersebut baik Demokrat dan Gerindra telah bersepakat untuk mendorong penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan damai dan demokratis. 

Baca Juga: Rahmat Bagja: Mohon Maaf Jika dalam Kepemimpinan Bawaslu Ada Salah

Hal itu dilakukan lantaran menurutnya, dengan harapan pemilu 2024 mendatang tidak lagi menimbulkan potensi kekacauan dan juga kerusuhan akibat dari aksi fanatisme dari para pendukung masing-masing calon pemimpin. 

"Tentu banyak hal yang kita bicarakan terkait Pilpres ini termasuk juga keinginan kita agar pemilu ini juga Pilpres ini berjalan dengan baik, dengan damai, dengan demokratis," kata Teuku Riefky dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023). 

Ia menuturkan, selain sepakat untuk menjaga pemilu yang demokratis, Demokrat dan Gerindra juga turut menjaga hak pilih dari masyarakat, agar dapat terbebas dari tindakan intimidasi dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

"Tentu pemilu yang kita harapkan juga kami ingin saling menjaga agar Pemilu ini berjalan dengan demokratis dan juga kemudian bebas dari intimidasi dan bebas dari kecurangan," ujar Teuku Riefky. 

Dirinya menegaskan, langkah itu penting dilakukan lantaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam konstelasi Pemilu 2024 bukan hanya menjadi tanggung jawab Demokrat dan Gerindra saja, melainkan tanggung jawab partai-partaj peserta pemilu lainya. 

Disisi lain, Teuku Riefky menambahkan, bahwa untuk mencapai kesepakatan tersebut, maka sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik antara Partai Demokrat, Gerindra dan juga partai lainya agar dapat saling menjaga dan merawat sistem kepemiluan di Indonesia. 

"Mengurus bangsa ini tentu tidak bisa dilakukan oleh salah satu atau salah dua partai politik saja, tetapi butuh seluruh partai politik di Indonesia, jadi ini untuk menjaga proses demokrasi yang berada saat ini dan yang akan kita hadapi dalam waktu tidak lama lagi," tandas Teuku Riefky. (GIB/DID)

Baca Juga: Bawaslu Apresiasi Langkah Jalur Hukum Terkait Sengketa Pemilu 2024