CARITAU JAKARTA – Data tren anomali trafik internet Indonesia menunjukkan angka yang fantastis, terutama pada 2021 sebanyak 1,6 miliar kejadian, pada 2022 sebanyak 976,4 juta kejadian, dan 2023 sebanyak 151,4 juta kejadian.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Edit Prima mengatakan sektor perbankan menempati urutan ketiga setelah administrasi pemerintah dan energi sebagai sektor yang terbanyak terkena anomali internet.

Baca Juga: Jaga Persaingan Sehat, OJK Evaluasi Ketat Rencana Asing Investasi di Perbankan

“Data tersebut hanya menunjukkan kondisi di permukaan karena kemampuan BSSN untuk memantau trafik internet masih di bawah 5 persen dari seluruh trafik,” kata  Edit Prima dalam acara The Finance Executive Forum di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Karenanya lanjut Edit, BSSN mengharapkan pelaku perbankan agar memberikan respon yang cepat ketika ada pemberitahuan dari BSSN terkait adanya anomali internet pada sistem dan infrastruktur bank.

"Respon cepat ini tentu sangat penting agar BSSN tahu bahwa paling tidak anomali itu terkonfirmasi bukan serangan atau insiden siber," tandasnya.

Edit mengatakan, ketika terjadi anomali, BSSN secara progresif menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang terdampak, seperti pada 2021 sebanyak 2.258 pemberitahuan hingga pada 2023 sebanyak 2.023 pemberitahuan.

Namun demikian, kata dia, tanggapan para pihak atas pemberitahuan masih rendah. Ia menyebutkan pemberitahuan yang direspon pada 2021 hanya 10 persen, selanjutnya pada 2022 sebesar 10 persen, dan meningkat pada 2023 sebesar 40 persen.

Ia menjelaskan, pemberitahuan anomali belum tentu merupakan serangan siber atau insiden melainkan sebagai indikasi.

Oleh sebab itu, setiap anomali perlu direspon secara cepat sehingga jika terjadi serangan siber pada sistem informasi teknologi (IT) maka bisa dicegah lebih awal.

"Jadi respon terhadap notifikasi ini masih perlu diperbaiki karena sangat penting bagi kita untuk mencegah serangan siber," katanya.(HAP)

Baca Juga: OJK Luncurkan Panduan Manajemen Risiko Iklim bagi Perbankan