CARITAU JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga saag ini tengah melakukan validasi dan proses digital forensik terkait dengan dugaan kebocoran data jutaan paspor di Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Kita di internal sedang melakukan validasi, terus kita melakukan digital forensik.  Jadi, semua aset yang ada di Imigrasi kita telah bekerja sama dengan tim teknis. Prosesnya sedang berlangsung, " kata Juru bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangan resminya, Minggu (9/7/2023).

Ariandi menjelaskan pihaknya juga saat ini sedang menunggu hasil validasi dan digital forensik yang dilakukan oleh BSSN tentang apa yang sebenarnya terjadi.

"Nanti akan terlihat bahwa apa yang terjadi sebenarnya dari hasil-hasil validasi dan digital forensik yang kita lakukan, " katanya.

BSSN belum bisa menjelaskan apakah kebocoran data tersebut dilakukan oleh pihak internal ataupun dari eksternal.

Baca Juga: Lantik Notaris Baru, Kanwilkumham DKI Ingatkan Jangan Salahgunakan Wewenang

"Masih dalam proses itu kita akan lihat karena prosesnya belum selesai. Jadi, belum bisa disimpulkan bahwa itu diduga dari dalam atau dari luar karena setelah proses 100 persen, nanti selesai baru akan diinfokan ke publik, " ucapnya.

Ariandi juga menambahkan pihaknya telah melakukan penguatan asistensi terkait dengan sistem elektronik yang ada pada saat ini sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi sudah diantisipasi secara dini.

"Jadi kita sudah lakukan penguatan sistem elektronik, sudah aman, " ucap Ariandi, dikutip dari Antara..

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan telah melakukan koordinasi dengan BSSN serta Direktorat Jendral Imigrasi terkait dengan adanya dugaan kebocoran data paspor milik 34 juta Warga Negara Indonesia (WNI).

Sementara itu, Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong menyebutkan ketiga pihak masih menelusuri dan meneliti dugaan kebocoran data itu.

"Hasil sementara, ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar. Tim masih melakukan penelusuran," ujar Usman Rabu (5/7/2023). (IRN)

Baca Juga: Stop Umbar Data Pribadi di Media Sosial