CARITAU JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai pemberian subsidi bagi pembelian motor atau mobil listrik sarat kepentingan kelompok pengusaha yang dekat dengan pejabat.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI tersebut menanggapi wacana pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik oleh pemerintah. Disebutkan Mulyanto, hal itu tentu akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Baca Juga: Komisi V DPR Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran 2024 di Bogor

Dirinya pun mengungkapkan, tak ada urgensinya pemerintah memberikan subsidi pada pembelian motor atau mobil listrik. Seharusnya, kata dia, pemerintah mengalokasikan subsidi pada sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Ia pun mencontohkan subsidi pupuk, subsidi BBM untuk nelayan, subsidi BPJS dan subsidi lain yang lebih penting. Bukan malah mensubsidi kelompok masyarakat yang mampu.

Ia menyebutkan ide pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik sangat aneh. Karena datangnya bukan dari permintaan masyarakat berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Tapi datang dari pejabat pemerintah yang diindikasikan memiliki kekerabatan dengan pengusaha motor atau mobil listrik.

“Silakan googling sendiri deh. Nanti muncul siapa saja pejabat dan pengusaha yang dimaksud," kata Mulyanto. 

Mulyanto minta Pemerintah jangan sembrono memberikan subsidi. Apalagi subsidi untuk kegiatan konsumtif. Sebab kondisi APBN saat ini sangat mengkhawatirkan karena bertumpu pada utang luar negeri.

Karena itu, kata Mulyanto, Pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola ruang fiskal yang terbatas serta mengalokasikan anggaran. Jangan karena ingin mengejar target penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) oleh masyarakat, anggaran negara tekor.

"Ini berbahaya bagi kelangsungan ekonomi yang lebih luas," pungkas Mulyanto. (DID)

Baca Juga: Soroti Kasus Kebocoran Data Pemilih, DPR RI Desak KPU Lakukan Penyelidikan