CARITAU JAKARTA - Ribuan massa aksi yang terdiri dari sejumlah elemen konfederasi buruh, mahasiswa dan pelajar menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo Desember lalu. 

Berdasarkan pantauan caritau.com di lokasi, ribuan massa aksi mulai merangsek didepan gedung DPR RI sekitar pukul 13.30 WIB. Dengan menggunakan tiga mobil komando dan ratusan poster baliho ribuan massa aksi menutup jalan di depan pintu gerbang DPR RI. 

Selain itu, dalam aksinya ribuan massa aksi juga membawa bendera kuning dan keranda mayat yang berisi tulisan 'Gugurnya Suara Rakyat' dan 'Korban Cipta Kerja' sebagai simbol representasi matinya suara rakyat atas Perppu Cipta Kerja. 

Pernyataan itu disampaikan oleh seorang orator dari atas mobil komando. Selain itu orator juga menyebut bahwa keranda mayat dan bendera kuning itu adalah simbol pengkhianatan DPR RI kepada rakyat. 

"Jadi mereka yang berkhianat tempatnya disini (keranda mayat)," kata salah seorang massa buruh.

Baca juga: KASBI Klaim Aksi Penolakan Seluruh Klaster Perppu Ciptaker Diikuti 15 Ribu Buruh
 

Selain membawa bendera kuning dan keranda mayat, massa aksi juga nampak membawa nasi tumpeng lengkap dengan sejumlah lauk seperti ayam, bebek, tempe orek, dan juga mie. Selain itu ada pula hasil bumi lainnya yang dibentuk seperti tumpeng.

Masih dalam pantauan caritau.com di lokasi, hingga saat ini ribuan massa aksi tersebut masih menyampaikan orasi politiknya di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Disisi lain ribuan personel gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian serta TNI juga nampak telah melakukan penjagaan di lokasi. Selain itu,  nampak juga petugas kepolisian lalu lintas yang sedang berupaya mengatur rekayasa tutup jalan agar proses penyampaian pendapat dimuka umum tersebut dapat berjalan dengan tertib.

Sebagaimana diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati Perppu Ciptaker untuk segera dibawa ke rapat Paripurna agar dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. 

Adapun dalam rapat Paripurna tersebut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta turut dihadiri juga Menko Polhukam Mahfud MD.

Sementara itu dari sembilan fraksi di DPR hanya PKS yang dengan tegas menyatakan menolak Perppu dibawa ke Paripurna. Selain itu sejumlah anggota DPD juga menyampaikan penolakan. (GIB)/(IRN)