CARITAU JAKARTA – Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) bakal memperjuangkan agar ada 20% pemuda yang duduk di kursi wakil rakyat DPR RI, termasuk untuk skala DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

"Kami FPMI akan mengusahakan agar 20% anak muda bisa menjadi legislatif, sebab perlu regenerasi yang berdampak signifikan bagi negara Indonesia," kata Yoel Yosaphat, Koordinator FPMI, saat memperkenalkan FPMI dengan menggelar Diskusi Media, di Pullman Hotel, Thamrin Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2022).

Baca Juga: KPU Tegaskan Tak Akan Ubah Format Debat Capres-Cawapres

Sebagai informasi, dari total 575 orang anggota DPR RI periode 2019-2024 hanya terdapat 72 anak muda yang berusia di bawah 40 tahun atau 12,52% dengan perincian anggota termuda 23 tahun tiga orang, usia 23-30 tahun 20 orang, serta 30-40 tahun 49 orang.

Persentase 12,52% hasil Pemilu 2019 ini turun dibandingkan anak muda wakil rakyat di DPR periode 2014-2019 hasil Pemilu 2014 yang mencapai 92 orang dari 560 anggota atau 16,4%. 

“Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi seluruh pegiat politisi muda, termasuk FPMI,” kata Yoel.

Sejak dilaunching pada 12 Agustus 2022 silam, FPMI sah menjadi sebuah perkumpulan resmi pada Jumat (16/9/2022) kemarin.

Para anggota FPMI merupakan pemuda dan pemudi jebolan Emerging Leaders Academies (ELA) yang terdiri dari para politisi muda lintas partai dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kami terdiri dari lintas partai se-Indonesia, hadir bertatap muka untuk menggabungkan ide-ide dan gagasan bersama secara langsung. Dengan mengucap rasa syukur, kami tekankan sekali lagi bahwa forum ini telah lahir pada 16 September 2022," kata Isti Sri Rahayu, Presidium FPMI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut Isti, sebelum sah menjadi forum, sebanyak 20 presidium hadir ke Jakarta berkumpul dan aktif bertukar pendapat guna merancang agenda mereka selanjutnya. 

Batas Masa Jabatan Legislatif

Ada beberapa agenda yang diperjuangkan FPMI agar semakin banyak generasi muda yang ikut serta dalam merumuskan dan menentukan kebijakan buat rakyat, atau bisa ikut berkompetisi di kepemimpinan nasional.

Salah satu hal yang menurut FPMI penting adalah tidak adanya ketentuan perundang-undangan yang mendefinisikan atau memberi rentang usia politikus muda. 

Berdasarkan Peraturan KPU 20 Tahun 2018, usia minimal caleg adalah 21 tahun. Sementara UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa seorang WNI baru berhak mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden jika umurnya 40 tahun atau lebih.

Agenda selanjutnya, FPMI berupaya mendesak pemerintah agar memberlakukan batas masa jabatan anggota legislatif. 

"Mesti ada orang-orang baru yang mengisi setiap tempat di legislatif karena akan membawa perubahan, harapan, integritas dan inovasi untuk membangun daerahnya," papar Yoel Yosaphat.

Menurutnya tidak mudah bagi kaum pemuda hadir dalam kontestasi politik. 

Hal ini bukan tanpa sebab, karena menurut Yoel, saat ini ongkos politik sangat mahal dan elektabilitas pemuda di tengah masyarakat belum tampak.

"Untuk itu kami mensupport sesama politisi muda. Kami juga bakal mengawal gelaran akbar Pemilu Serentak 2024, di mana kami aktif dalam memberi edukasi kepada masyarakat, maupun mencegah adanya tindakan kecurangan pada gelaran tersebut," tegasnya.

Tolak Politik Identitas

FPMI memiliki agenda ketiga bakal melawan segela bentuk polarisasi politik, black campaign, politik identitas hingga money politics yang beredar di tengah masyarakat.

"Tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi tahun politik. Kita akan memberi semangat dan pendidikan politik ke berbagai anak muda di Indonesia," tambah Yoel.

Sementara Presidium FPMI asal Sumatera Utara, Muhammad Ziad Ananta, mengakui bahwa bakal banyak tantangan dalam menghadapi tahun politik.

"Meskipun kami dari berbagai latar belakang partai, kami tidak akan terjerat dalam ego masing-masing kepentingan. Sebab ketika bersatu, kami telah meninggalkan jubah partai," tandasnya.

Ziad mengibaratkan FPMI adalah rumah besar, atau rumah kebangsaan bagi para politisi muda. 

"Kami juga tegas menolak politik identitas yang berkembang di masyarakat. Karena politik identitas ini di tahun 2019 telah banyak memecah belah bangsa Indonesia," tegasnya. (RMA)

Baca Juga: Disurvei Tak Banyak Dukungan di Pulau Jawa, Ganjar: Informasinya Tidak Benar