CARITAU JAKARTA - Ubedilah Badrun Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menanggapi pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, yang menyatakan bahwa politik identitas dan radikalisme akan meningkat pesat pada kontestasi Pemilu 2024.
 

Dalam keteranganya, Ubed mengkritik keras pernyataan tersebut dan menantang mantan Panglima TNI itu untuk melaksanakan debat terbuka dengan dirinya soal isu politik identitas dan radikalisme yang disebut Moeldoko akan melesat pesat pada pemilu 2024.

Tantangan debat terbuka itu bukan tanpa sebab, Pria yang akrab disapa Ubed itu menilai, mantan orang nomor satu di TNI itu tidak memahami mengenai makna konteks dari politik identitas maupun radikalisme.

"Pak Moeldoko engga ngerti. Saya tantang ya. Saya menantang Pak Moeldoko  diskusi soal politik identitas dan radikalisme," kata Ubed kepada wartawan, Minggu (23/10/2022).

Baca juga : Koalisi Muda Ajak Masyarakat Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024

Dalam tantangan debat terbuka itu, Ubed ingin meminta Moeldoko untuk menjelaskan apa yang dimaksud olehnya mengenai pernyataan terkait tudingan radikalisme dan politik identitas pada kontestasi politik 2024.

"Coba apa contohnya radikalisme? Dan mana?. Pak Moeldoko atau pemerintah mengatakan ada kampus-kampus radikal ya kan, saya bertanya ada gak mahasiswa jadi teroris ada gak? terus apa lagi, sekolah-sekolah radikal, pelajar ada gak jadi teroris ?," ujar Ubed.

Baca Juga: Tepis Tudingan Politik Identitas, Cak Imin: Good Bye Masa Lalu!

Ubed juga mempertanyakan kepada Moeldoko mengenai lembaga pendidikan yang disebutnya menjadi sarang radikalisme. Selain itu, Ubed juga meminta Moeldoko untuk menunjukkan mahasiswa atau pelajar yang telah terafiliasi paham radikalisme.
 

Ubed mengatakan, jika memang terbukti bahwa benar adanya tindakan radikalisme semakin pesat, pemerintah harusnya tidak segan-segan untuk menangkap dan mengumumkan jika memang benar apa yang disampaikan oleh Moeldoko.

Namun sebaliknya, jika ternyata tidak terbukti ada, Ubed meminta agar pemerintah menyudahi untuk membangun narasi yang seolah-olah pernyataan itu benar dan mempertanyakan itu menggunakan data empirik seperti apa.

"Ya kalau dia katakan banyak tangkepin aja atas tuduhan teroris. Jadi jangan membuat satu narasi yang membangun imajinasi publik itu seolah-olah benar. Padahal data empiriknya apa. Kita bisa berdiskusi soal itu. Apalagi politik identitas, politik identitas itu adalah tafsir yang sangat Mukti tafsir," imbuh Ubed.

Baca juga : Gugatan Kasasi Kubu Moeldoko Ditolak, Demokrat Apresiasi Keputusan MA

Ubed menambahkan, keabsahan dari narasi yang dibangun Moeldoko itu tidak memiliki data empirik lantaran narasi politik identitas yang dikatakan Moeldoko itu dalam terminologi bisa saja diartikan menjadi multi tafsir.

"Apa setiap orang gak boleh punya identitas dalam politik. Bukanya pak Moeldoko itu melakukan politik identitas juga ya. Partai Demokrat Partai Nasionalis dan religius lalu dia merebut, berarti dia setujukan gitu" tutur Ubed.

Oleh sebab itu, Ubed mengatakan, dirinya siap menantang Moeldoko untuk berdiskusi secara terbuka ataupun berdebat terbuka lantaran apa yang disampaikan oleh Moeldoko itu dapat merusak suasana demokrasi di Indonesia.

"Debat terbuka boleh, diskusi terbuka boleh. Saya tantang pak Moeldoko kalau dia punya prediksi seperti begitu. Jangan memperburuk suasana," tandas Ubed.

Diketahui sebelumnya, Moeldoko memprediksi radikalisme akan meningkat jelang Pemilu 2024. Prediksinya itu diklaim dirinya mengacu kepada hasil data survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Survei BNPT pada  2020 potensi radikalisme 14%. Itu data dalam kondisi anomali saat pandemi. Tahun politik pada 2023-2024 ada 

kecenderungan meningkat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut mantan Panglima TNI itu, radikalisme akan meningkat karena dinamika politik yang begitu bergejolak jelang pemilu. Ditambahkan Moeldoko, politik identitas juga masih menjadi salah satu pemicunya.

"Situasi internal kita juga perlu aware. Dinamika politik dan potensi radikalisme akibat politik identitas. Stigma radikalisme itu apakah buatan versi pemerintah, apa kenyataannya tidak seperti itu, ini saya serahkan untuk bertanya langsung kepada BNPT," tandas Moeldoko. (GIBS)

Baca Juga: Serang Pribadi Presiden, Moeldoko Minta Aparat Tindak Rocky Gerung