CARITAU JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya tidak pernah menggertak, termasuk soal wacana pengguliran hak angket. Menurutnya, angket merupakan cara yang tepat dalam menghadapi kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjawab pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, yang menilai usulan hak angket sekadar gertak politik. 

"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak," kata Ganjar di TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Dirinya pun menegaskan dirinya serius mengusulkan hak angket. Ganjar juga menyinggung jika penggunaan hak angket pernah dilakukan.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling fair, jadi nggak perlu takut," ujarnya.

"Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," sambung Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar menilai kondisi pemilu di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Terlebih, kata dia, penggunaan Sirekap pun banyak diprotes.

"Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem," ungkapnya.

Ganjar mengaku banyak menerima laporan terkait penggunaan Sirekap. Ganjar pun menilai seharusnya KPU dapat mengakui kesalahan jika memang penggunaan Sirekap banyak salah dalam membaca data.

"Nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300, dan dia masih kemudian menampung itu. Masa kaya gitu mau kita terima, yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya 'ya kami salah' itu paling fair," tuturnya.

"Hari ini, seperti gitu nggak mau ngaku salah, bagaiamana satu TPS lebih dari 300, itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja ngira sistem itu fail," imbuh dia. (DID)