CARITAU JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membentuk 'Pojok Konsultasi Hukum' guna memfasilitasi masyarakat perihal kebutuhan informasi kepemiluan. 

Anggota Bawaslu, Totok Hariyono mengatakan, pembentukan Pojok Konsultasi Hukum ini adalah bentuk layanan prima dari Bawaslu kepada masyarakat.

Baca Juga: Ahok Bilang Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, Ini Kata TKN

"Kalau ada masalah soal pemilu saya ingin masyarakat terpikirkan untuk datang ke Bawaslu, karena kita yang paling tahu soal pemilu," ujar Totok dalam keterangan tertulis yang dilansir dari laman bawaslu.go.id, Jumat (7/10/12). 

Totok mengungkapkan, rencananya posko Pojok Konsultasi Hukum akan tersedia di setiap kantor Bawaslu Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. 

Meskipun ukuran poskonya tidak terlalu besar karena akan disatukan bersama posko Pojok Pengawasan, Namun, Totok memastikan, posko Pojok Konsultasi Hukum akan berjalan dengan maksimal untuk melayani masyarakat dalam mengedukasi perihal informasi Pemilu serentak 2024. 

"Satukan saja dengan pojok pengawasan yang penting ilmu dan SDMnya ada. Jika ada kendala dan masalah mari diskusikan bersama karena Pemilu 2024 mendatang adalah kerja gotong royong," katanya.

Posko Pojok Konsultasi Hukum, lanjut Totok, sebagai bentuk kesadaran Bawaslu selaku pengawas penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan fungsi dalam rangka memberikan pengetahuan dan informasi soal kepemiluan. 

Selain itu, pembentukan Posko Pojok Konsultasi Hukum adalah bentuk upaya Bawaslu sebagai pengawas dalam bekerja untuk memastikan agar proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan perundang-undangan.

"Bawaslu memiliki tugas untuk memberikan pencerahan tentang pengetahuan dan informasi kepemiluan. Maka untuk sistem dan teknis pelaksanaannya dapat segera disusun agar dapat diakses masyarakat," tandas Totok.  (GIB) 

Baca Juga: Awasi Kampanye Akbar, Bawaslu Akui Kekurangan Personel