CARITAU JAKARTA - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya dan jajaran menteri boleh berkampanye untuk salah satu calon, bahkan berpihak memberikan dukungan di Pilpres dan Pemilu 2024.

Tak sampai disitu, Jokowi juga menyatakan dirinya kemungkinan bakal ikut cawe-cawe dalam peta perpolitikan pada Pemilu 2024. 

Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati, menilai, pernyataan Jokowi berpotensi memunculkan prosesvpenyelenggaraan Pemilu 2024 di penuhi dengan unsur kecurangan. 

Selain itu, menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi dapat memunculkan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak demokratis.

"Berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu 2024 dipenuhi dengan kecurangan, dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis," ungkap Khourunisa.

Disisi lain, ia mendesak Presiden Jokowi untuk menarik pernyataan bahwa menteri boleh berpihak kepada salah satu paslon di kontestasi Pilpres dan Pemilu 2024.

Ia menambahkan, hal itu harus dilakukan lantaran sebagai presiden seharusnya Jokowi tidak menggunakan pernyataan tersebut, lantaran dapat menjadi pembenar bagi seluruh pejabat negara untuk menunjukan keberpihakan politik di Pilpres 2024. 

"Mendesak Presiden Jokowi untuk menarik pernyataan Presiden dan Menteri boleh berpihak, karena ini akan berpotensi menjadi alasan pembenar untuk pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik di dalam penyelenggaraan pemilu," tandas Khoirunisa. (GIB/DID)