CARITAU JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menyoroti adanya pihak-pihak yang diduga ingin menjegal keberadaan putra sulung Presiden Joko Wudodo (Jokowi), Gibran menjadi pendamping Prabowo di kontesasi Pilpres 2024.

Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Anwar Usman beserta 8 hakim lainya. 

Baca Juga: Data Kemenkes Catat 108 Petugas Pemilu Meninggal per 22 Februari

Sidang etik itu digelar imbas MK mengabulkan permohonan uji materi soal batas usia Capres dan Cawapres yang disinyalir sebagai upaya meloloskan Gibran ke kontestasi Pilpres 2024. 

Hasil sidang kode etik itupun telah memutuskan Anwar Usman bersalah melanggar kode etik dan juga telah dicopot dari jabatanya sebagai Ketua MK. Selain itu 8 hakim MK lainya juga diputuskan

telah bersalah melanggar kode etik dan perilaku Hakim. 

Berkaitan dengan hal itu, Nusron menilai, opini yang menyebut MK telah di intervensi lantaran mengabulkan gugatan batas usia Capres dan Cawapres secara otomatis sudah terbantahkan dengan hasil keputusan sidang kode etik yang digelar MKMK. 

Sebab, dalam sidang itu, MKMK telah memberi sanksi teguran kepada 8 hakim dan juga sanksi pencopotan kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. 

Oleh karena itu, ia mengklaim isu berkaitan dengan putusan MK saat ini jika masih berhembus, maka bukan tidak mungkin diduga ada pihak yang ingin melakukan upaya menjegal Gibran menjadi Cawapres Prabowo. 

"Kalo memang semua salah, ya disalahkan. Kalau itu sudah begitu, apalagi yang mau diharapkan. Sebetulnya mereka kan, teman-teman ini ada pihak-pihak tertentu ya tadi disampaikan, yang mempersoalkan putusan dari MK," kata Nusron kepada awak media, dikutip Jumat (10/11/2023). 

"Jadi hasilnya MK? Itu maunya memang apa? maunya memang mas gibran gak boleh maju. Itu aja maunya sebetulnya," sambungnya.

Kendati begitu, Nusron meminta kepada seluruh pihak-pihak agar tidak membangun narasi publik yang terkesan tidak menginginkan Gibran maju menjadi Cawapres.

Menurut Nusron hal itu merupakan bentuk upaya penjegalan dan ketidaksukaan kepada Gibran saat menitik karir politik sebagai Cawapres. 

Selain itu, dirinya juga turut menghimbau para pihak agar tetap menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Menurutnya, dalam negara demokrasi setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. 

"Mari kita hormati proses Demokratisi dan juga demokratisasi ini, bermain dengan sehat, tidak usah saling jegal menjegal, tidak usah kembali mengatakan kalo demokrasi telah diluka, apa yang dimaksud demokrasi luka? Wong semua bebas, semua orang berhak untuk memilih toh," ujarnya. 

"Jadi bukan masalah keputusan MK, sekarang MK sudah keputusan MK di MKMK pun ya masih mau di iniin lagi (dipermasalahin lagi). Terus sebetulnya memang ini kita punya kesimpulan bahwa adalah dalam rangka untuk menghambat kepemimpinan anak muda Indonesia," sambung Nusron. 

Nusron mengklaim bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi seluruh elemen masyarakat bebas mengekpresikan diri dan juga diberikan ruang luas kebebasan untuk berpendapat. Hal itu menurut Nusron, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap bertumbuhnya proses demokratisasi bangsa dan negara. 

Selain itu, Nusron menambahkan, keputusan MKMK yang telah memberikan sanksi kepada Anwar Usman dan delapan Hakim lainya adalah bentuk keputusan yang baik serta demokratis dan sebagai manifestasi bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi masih mengedepankan proses demokrasi berjalan dengan sesuai koridor aturan perundang-indangan. 

"Tapi yang jelas kami ingin mengatakan bahwa Alhamdulillah demokratisasi di Indonesia, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini sangat on the track, rakyat bebas bisa berbicara dan kita lihat sendiri, keputusan MKMK sangat baik, sangat demokratis," tandas Nusron. (GIB/DID)

Baca Juga: Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Aiman Witjaksono Sebut Penyitaan oleh Polisi Cacat Hukum