CARITAU JAKARTA - Pernyataan advokat Denny Indrayana soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup langsung mendapat tanggapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md.

Baca Juga: Bawaslu Masih Temukan Masalah DPT dalam Pemilu Ulang di Kuala Lumpur

Menurut Mahfud, info yang diberikan Denny dapat menjadi preseden buruk, karena dapat dikatagorikan pembocoran rahasia negara. Ia pun meminta kepolisian memeriksa Denny Indrayana.

“Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” cuit Mahfud di akun instagram pribadinya dikutip Senin (29/5/2023).

Denny sebelumnya mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Denny sebelumnya mengatakan mendapat bocoran putusan MK tersebut dari sumber terpercaya. 

Legih lanjut Mahfud mengingatkan, putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Ia menekankan putusan MK merupakan rahasia ketat sebelum dibacakan.

"Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka,” ujar Mahfud.

Mahfud, yang pernah menjabat sebagai Ketua MK, mengaku tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis kepada pejabat di MK yang menjabat. Mahfud juga mendesak MK dapat menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

"Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya," pungkas dia. (DID)

Baca Juga: Peran LBP Perbesar Keinginan Jokowi Jadi Ketum Golkar