CARITAU JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto diyakini memiliki peluang besar diusung aebagai calon presiden (capres) 2024 oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Keyakinan tersebut setelah partai yang tergabung dalam KIB menggelar silaturahmi nasional (silatnas) di Makassar dua pekan lalu.

Pada silatnas tersebut Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan gagasan untuk mempertimbangkan kader-kader partai KIB sebagai pasangan calon pemilihan presiden.
 

Bahkan nama Airlangga Hartarto pun disebut-sebut oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Asrul Sani. "Ini artinya ketiga partai KIB terbuka mempertimbangkan sosok internal termasuk Pak AH (Airlangga Hartarto) Ketum Partai Golkar,” kata Arsul Sani, Senin (21/11/2022).

Baca Juga: Penghargaan Denny JA Berhasil Menangkan Pilpres 5 Kali

Kendati demikian, Arsul menegaskan, pembicaraan soal capres di KIB belum akan di bahas pada bulan ini. Dia juga mengungkapkan, KIB masih membuka pintu bagi kalangan eksternal KIB, untuk jadi kandidat paslon pilpres.

"Inilah yang pada bulan-bulan mendatang setelah peluncuran PATEN KIB akan mulai dimusyawarahkan. Namun ini tidak berarti bahwa KIB menutup sosok-sosok yang berasal dari luar KIB," ujar Asrul.

Dia menyatakan, KIB tidak akan terburu-buru dalam menetapkan kandidat capres dan cawapres, sebab waktu pendaftaran paslon masih lebih dari 10 bulan lagi. Alasan lainnya, kata Asrul, KIB perlu membicarakan kriteria paslon secara cermat dalam beberapa wakut ke depan.

"Jadi agenda KIB ke depan memang secara tertutup tentunya mulai bicara tentang kriteria paslon dan lain-lain. Tentu tidak perlu juga terburu-buru dan pakai target kapan kesepakatan itu diharapkan karena pendaftaran paslon toh masih lebih dari 10 bulan lagi," pungkasnya.

Diketahui sampai saat ini KIB belum juga memutuskan sosok kandidat calon presiden (capres) yang akan diusung. Meski demikian, sosok Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto menjadi sosok berpotensi diusung KIB dalam kontestasi politik 2024 mendatang. (DID)

Baca Juga: Advokat Persaudaraan 98 Nilai Pernyataan Jokowi Soal 'Presiden Boleh Kampanye' Wajar dalam Sistem Demokrasi