CARITAU JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri dan anak Gubernur Papua, Lukas Enembe pada Rabu (5/10/2022) kemarin. Namun, tanpa alasan yang jelas keduanya tak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, ketidakhadiran istri Lukas Enembe, Yulce Wenda dan anak Lukas, Astract Bona Timoramo Enembe tanpa adanya konfirmasi kepada penyidik.

Baca Juga: Penyelidikan Korupsi Merambah Markas Besar Federasi Sepak Bola Spanyol

"Informasi yang kami terima, para saksi tersebut tidak hadir tanpa ada konfirmasi apapun pada tim penyidik," kata Ali Fikri di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Diungkapkan Ali, Yulce Wenda, dipanggil penyidik selaku ibu rumah tangga, sementara Astract Bona Timoramo Enembe dipanggil sebagai saksi dari pihak swasta.

Keduanya dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

KPK mengimbau terhadap semua pihak yang dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik.

"KPK juga mengingatkan kepada siapa pun dilarang Undang-Undang untuk memengaruhi setiap saksi agar tidak hadir memenuhi panggilan penegak hukum, karena hal tersebut tentu ada sanksi hukumnya," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK belum mengumumkan secara resmi soal status tersangka Lukas Enembe. Terkait publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK akan melakukan hal itu saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap tersangka.

Sebelumnya, Senin (26/9/2022), KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta. Namun, Gubernur Papua itu tidak memenuhi panggilan dengan alasan masih sakit.

KPK mengirimkan kembali surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka. KPK berharap Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan tersebut. (DID)

Baca Juga: Rafael Alun Didakwa Terima Gratifikasi Rp16,6 Miliar oleh JPU KPK