CARITAU JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan bakal calon presiden (Bacapres) yang diusung Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan yang menyebut negara tidak boleh lakukan intervensi terhadap Pemilu. 

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Anies dalam rangka menyikapi manufer Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditenggarai bakal membangun kekuatan melalui koalisi besar yang disinyalir sebagai bentuk menjegal langkah Anies untuk maju menjadi Capres di Pemilu 2024.

Baca Juga: Tersangka Korupsi, Timnas AMIN Keberatan Eddy Hiariej Jadi Ahli PHPU Prabowo-Gibran

Menanggapi hal itu, Mardani mengungkapkan, pihaknya sangat setuju atas apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan menyoroti langkah Jokowi. Dirinya melihat, saat ini bukan hanya negara yang diduga lakukan intervensi, melainkan juga Jokowi selaku presiden yang mencoba lakukan strategi manufer langkah strategi di Pilpres 2024.

"Lebih pada ke sosok pak Jokowi menurut saya, khususnya pertemuan kemarin. Secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika beliu mesti juga paham sosok pribadi Presiden," kata Mardani kepada wartawan, Senin (8/5/2023). 

Mardani menilai, sejumlah pertemuan Jokowi dengan berbagai Ketua Umum partai merupakan tindakan yang telah melanggar etika perpolitikan lantaran saat ini sosok Jokowi meruoakan sosok presiden Indonesia. 

Berkaitan dengan hal itu, menurut Mardani, jika pertemuan yang digelar kemarin tersebut bukan manufer politik jelang Pilpres 2024, seharusnya Jokowi juga mengundang seluruh Ketum Partai termasuk Nasdem, Demokrat dan PKS. 

"Kalau presiden mestinya kumpulnya bahas tentang negara ngundangnya NasDem diundang aja, kalau perlu PKS  diundang semua," ungkap Mardani. 

Ia menilai, jika memang bukan sebuah pertemuan khusus, harusnya agenda itu digelar bukan di istana, melainkan ditempat lain yang diluar dari bentuk representasi simbol kekuatan dan kekuasaan negara.

Selain itu, Mardani juga turut menyoroti Ikhwal narasi yang dibangun Jokowi perihak rencana untuk membentuk koalisi besar. Bagi Mardani, ide mengenai pembentukan koalisi besar adalah pintu masuk dugaan intervensi yang dilakukan oleh negara dalam hal ini Presiden Jokowi. 

"Nanti kalau mau bahas yang khusus di tempat lain jangan di istana negara dan gausah punya ide besar mengumpulkan koalisi besar, biarkan tunggu berkembang sendiri, kalau mau 3 atau 4, kan kalau koalisi besar nanti paslon cuma dua dan itu segitu bisa ditafsirkan negara intervensi, presiden dalam hal ini," tandasnya. (GIB/DID)

Baca Juga: Pimpinan DPRD DKI: Pj Heru jadi ‘Gorengan’ Politik di Tengah Kepeduliannya Bagi Bansos