CARITAU JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyoroti keluhan masyarakat soal penurunan kualitas Pertalite. Dari pengaduan masyarakat, BBM jenis ini berubah warna menjadi lebih cerah, boros dan akselerasinya lemah.

Mulyanto, minta Pemerintah harus segera mengambil sikap. Pemerintah, kata dia, jangan membiarkan begitu saja keluhan yang beredar di berbagai media.

Baca Juga: Adian Klaim Fraksi PDIP Solid Gulirkan Hak Angket

"Harus diakui bahwa heboh penurunan kualitas Pertalite pasca kenaikan harga BBM bersubsidi belum selesai. Masih banyak warga yang melaporkan soal ini. Bahkan Netizen kembali diramaikan soal kabar BBM Pertalite disebut-sebut hanya memiliki kadar oktan atau RON 86, padahal seharusnya RON 90," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).

"Meski Pertamina maupun Pemerintah Cq. Dirjen Migas sudah menjelaskan dan menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap kualitas Pertalite ini. Namun nampaknya isu ini tidak mereda," lanjutnya.

Menurut Mulyanto Pemerintah harus meneliti masalah ini secara khusus. Karena aduan masyarakat sudah banyak dan perlu ada kejelasan.

Bila tidak, imbuhnya, maka yang muncul hanyalah keluhan ketidakpuasan terhadap sikap Pemerintah.

Baca juga: Ramai Diikabarkan Makin Boros, Pertamina Jamin Kualitas Pertalite Sesuai Aturan Pemerintah

"Ini tentu tidak baik, apalagi di akhir-akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan memasuki tahun politik. Tidak bisa pemerintah defensif atau sekedar apologis dengan data-data hasil pengukuran kualitas Pertalite atau bahkan malah menyalahkan masyarakat. Pemerintah harus mendalami soal ini. Termasuk kemungkinan penyimpangan di tingkat depo atau SPBU," tegas Mulyanto.

Untuk diketahui, sebelumnya banyak dilaporkan masyarakat, bahwa pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dikeluhkan masyarakat berupa dugaan terjadinya penurunan kualitas BBM jenis Pertalite.

Dilaporkan BBM jenis ini berubah warna menjadi lebih cerah, boros dan akselerasinya lemah. Bahkan dilaporkan adanya dugaan, bahwa kualitas Pertalite lebih rendah dari Revvo-89, BBM non subsidi yang beroktan lebih rendah. (DID)

Baca Juga: Komentari Polusi di Jakarta, Puan Minta Perbaikan Transportasi Umum