CARITAU JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Puan Maharani, mendorong pemerintah promosikan penggunaan transportasi umum. Hal itu dikatakan Puan, menanggapi kondisi udara yang kian mengkhawatirkan.

Polusi udara berdampak pada kesehatan masyarakat yang berhak mendapatkan hidup layak. Masalah polusi udara terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca Juga: TransJakarta akan Alokasikan Ruang di Sejumlah Halte untuk UMKM

“Pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisasi pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/8/2023).

Selain itu, dia meminta pemerintah agar membenahi transportasi umum, yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, kata Puan, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,” bebernya.

Puan menilai pemerintah perlu membuat terobosan lain, agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik yang ramah lingkungan. Diharapkan masyarakat mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.

“Insentif bagi kendaraan listrik yang semakin tinggi, juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan polusi udara yang semakin memburuk, khususnya di Jakarta,” katanya menegaskan.

Puan juga mengapresiasi kebijakan WFH sebagai respons atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Kebijakan itu, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut kegiatan internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023. (DID)

Baca Juga: PKS Sebut Usulan RUU DKJ Terkesan Ugal-ugalan