CARITAU SURABAYA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan biang masalah kelangkaan bahan bakar jenis Solar Subsidi di Indonesia karena penetapan kuota yang dibuat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) salah.

Baca Juga: BPH Migas Dorong Pemda Percepat Program BBM Satu Harga

"BPH Migas tidak memperhitungan kenaikan belanja konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tahun 2022. Bahkan tidak menghitung mudik dan balik Lebaran di akhir April dan awal Mei 2022," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (1/4/2022).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan BPH Migas malah menurunkan kuota tahun 2022 dibanding kuota tahun 2021.

"Ini kan aneh. Dirut Pertamina sudah sampaikan, kuota turun 5 persen dari kuota tahun 2021. Sementara ada kenaikan permintaan aktivitas logistik di tahun 2022," ujarnya. 

Kelangkaan solar subsidi yang juga terjadi di Jawa Timur juga menjadi perhatian LaNyalla. Menurutnya, Gubernur Khofifah sampai membuat surat kepada Kepala BPH Migas di Jakarta, untuk meminta tambahan kuota Solar Subsidi untuk Jatim.

Pada 2021 mendapat kuota solar subsidi 2.352.388 kilo liter. Tapi 2022 diberi jatah 2.281.581 kilo liter. Karena itu gubernur Jatim minta tambahan kuota 306.045 kilo liter.

Dikatakan LaNyalla, mekanisme penetapan kuota Solar Subsidi oleh BPH memang salah satunya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selain berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Tetapi juga memperhatikan usulan kebutuhan dari pemda.

"Saya tidak tahu, mengapa kuota Solar Subsidi malah diturunkan di saat Pandemi mulai declined. Apakah karena pemerintah tidak punya kemampuan anggaran? Ini yang belum terungkap. Alasan menurunkan kuota di tahun 2022," imbuhnya.

Untuk itu, LaNyalla meminta Komite II DPD RI untuk memanggil BPH Migas agar menjelaskan alasan apa mereka menetapkan kuota Solar Subdisi tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021.

Soal spekulasi adanya kebocoran Solar Subsidi ke industri sebenarnya tidak signifikan. Karena dari total dari kebutuhan nasional Solar, kebutuhan industri hanya di kisaran 2%. Sisanya 98% tersalurkan ke SPBU.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati pada rapar dengar pendapat Komisi VI DPR RI pada Senin (28/3/2022) mengungkapkan penyebab kelangkaan Solar Subsidi di sejumlah daerah akibat permintaan yang naik, sementara kuota tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Menurut Nicke, terdapat kenaikan permintaan solar 10% karena meningkatnya aktivitas logistik. Namun, kuota solar 2022 lebih rendah 5% dibanding tahun 2021.

“Tahun ini kuota solar ditetapkan sebesar 14,09 juta kilo liter, namun dirinya memprediksi permintaan sebesar 16 juta kilo liter,” kata Nicke. (HAP)

Baca Juga: Minimalisir Temuan Terkait Aset Daerah, DPD RI Usulkan Pembentukan UU Pengelolaan Aset Daerah