Soal Judicial Review PT 20%, Din Syamsudin Mengaku Hilang...

Soal Judicial Review PT 20%, Din Syamsudin Mengaku Hilang Kepercayaan kepada MK

Sabtu, 13 Agu 2022 19.20 WIB

Din Syamsudin saat mendatangi kantor KPU pusat, Sabtu (13/8/2022).

CARITAU JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsudin mengaku telah kehilangan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran acap kali menolak usulan Judicial Review (peninjauan kembali) soal syarat ambang batas pencalonan presiden minimal 20% suara di parlemen.

"Nyaris banyak dari kita kehilangan kepercayaan terhadap MK. Ya termasuk saya," kata Din Syamsudin kepada wartawan di gedung KPU pusat, Sabtu (13/8/2022)

Menurut Din Syamsudin, sistem politik pemilu saat ini harus dikembalikan pada nilai-nilai keluhuran bangsa sesuai amanat UUD 1945. Sebab, ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20% menyulitkan partai baru untuk bisa tampil di Pilpres 2024.

"Harus dikembalikan pada nilai-nilai bangsa. Pancasila sila keempat UUD 1945 yang asli yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Kami berjuang kesana," ujar Din Syamsudin.

Din Syamsudin mengaku untuk sementara ini bahwa Partai Pelita belum punya niatan untuk mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, mantan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhamadiyah itu melihat sejauh ini sudah terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mengajukan judicial review soal PT tersebut Namun, seluruhnya ditolak oleh MK.

"Belum terpikirkan karena sudah banyak yang mengajukan, dan MK menolak. Nyaris banyak dari kita kehilangan kepercayaan pada MK," kata Din Syamsudin.

Din Syamsudin menuturkan, kondisi Indonesia saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebab, menurut Din Syamsudin, potret kehidupan saat ini rakyat indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Din Syamsudin dan kawan-kawan mengaku sempat meyakini bahwa untuk keluar dari kondisi tersebut tidak ada jalan lain kecuali jalan revolusi.

"Saya pribadi prihatin dengan kehidupan kebangsaan kenegaraan kita ini dan meyakinkan tidak ada jalan lain kecuali revolusi," kata Din Syamsudin.

Kendati demikian, menurut Din Syamsudin jalan itu teramat berat dikarenakan akan berdampak pada kondisi kehidupan berbangsa dan negara.

Oleh sebab itu, Din Syamsudin dan Partai Pelita mengaku lebih memilih jalur konstitusi untuk menjaga kedaulatan serta eksistensi bangsa dan negara.

Namun disisi lain, Din Syamsudin menegaskan, jalan konstitusi itu harus dikembalikan sesuai dengan amanat UUD 1945 yang sebagai produk konstitusi yang diciptakan oleh negarawan dan seluruh elemen bangsa.

"Harus diluruskan dan dikembalikan seperti pada kesepakatan 18 Agustus 1945. Itulah UUD 45 hasil dari para negarawan kita elemen bangsa," tandas Din Syamsudin. (GIBS)

Siap Ikut Pemilu 2024, PKS Target 86 Kursi di DPR RI

PKP Songsong Pemilu 2024 dengan Target Tinggi, 34 Kursi di DPR RI

Farhat Abbas Datangi KPU, Daftarkan Pandai Ikut Pemilu 2024

Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Dibagi Tiga Kategori, Ini Perbedaan Perlakuannya Menurut Ketua KPU

Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Sejumlah Parpol Tiba di Kantor KPU

Hary Tanoesoedibjo: Perindo Fokus Raih 60 Kursi di DPR, Tembus Ambang Batas Parlemen

Nasdem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024 dan 100 Kursi DPR RI

Rela Mundurkan Jadwal Pendaftaran ke KPU, Partai Gelora Tetap Optimis Raih Suara 4% di Pemilu 2024

Hari Kedua Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Partai Kebangkitan Nusantara Datangi KPU Siang Ini

Tiga Parpol Belum Lengkapi Dokumen Pendaftaran, Begini Ultimatum KPU

Tunggu Bebas dari Bui, Gede Pasek Bebaskan Anas Pilih Jabatan di PKN

Pasti Ada Gugatan, Menkopolhukam Ingatkan KPU Profesional Gelar Pemilu dan Pilpres 2024