CARITAU JAKARTA - Formasi dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kini lengkap alias full team. Partai yang baru pertama kali mendapat kursi di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat periode 2019-2024 ini tengah membidik kursi pimpinan di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, saat ini seluruh kursi partai berlambang Bunga Mawar tersebut telah diisi oleh delapan orang. Selama berbulan-bulan lamanya, kursi PSI sempat mengalami kekosongan karena empat kadernya hijrah ke partai lain.

"Sekarang kursi di Fraksi PSI sudah penuh, sama dengan delapan kursi," ujar William saat bincang dengan wartawan di Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Rabu (10/1/2024) malam.

William meyakini, kehadiran empat angota baru dari pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD DKI sisa masa jabatan 2019-2024 ini bisa mendongkrak suara partai. Meskipun, kata dia, kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 akan dimulai pada bulan depan, tepatnya 14 Februari.

"Saat Pileg 2019 lalu kami mendapatkan 400.000 suara dengan perolehan delapan kursi. Target kami di tahun 2024, 16 kursi atau dikalikan dua (dari perolehan Pileg 2019) biar bisa mendapat kursi pimpinan (DPRD DKI Jakarta)," katanya.

Menurut dia, PSI harus memperoleh kursi pimpinan karena nantinya bisa ikut menentukan dan mencalonkan sosok Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta definitif. Soalnya bulan November 2024 mendatang, Indonesia akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dari tingkat Kota, Kabupaten hingga Provinsi, dan salah satunya Pemprov DKI Jakarta.

Rasa optimis William ini berkaca pada kemampuan dari empat anggota Fraksi PSI baru yang memang juga memiliki basis massa saat Pileg 2019 lalu. Selama ini mereka ikut merawat hubungan dengan pemilihnya, dan bahkan kembali bertarung dalam ajang Pileg 2024 mendatang.

"Teman-teman kami yang baru juga sudah dikenal di dapil nya masing-masing, karena semua anggota fraksi kami yang baru sudah pernah berkampanye di tahun 2019, kedua juga memiliki akar di masyarakat," ungkap William.

"Jadi kami tidak khawatir dengan para anggota fraksi kami, karena mereka dikenal sehingga tidak perlu bekerja keras lagi untuk bisa mendapatkan kursi di dapil nya masing-masing," lanjut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

William mengklaim, masa kampanye saat ini tak membuat kader PSI yang duduk di DPRD DKI lupa dengan kewajibannya. Mereka tetap harus menunaikan amanahnya untuk mengadvokasi kepentingan rakyat di pemerintahan, di samping ikut berkampanye untuk Pileg 2024.

Bahkan setiap triwulan, PSI selalu mengevaluasi kinerja kadernya dengan indikator kerja yang ditentukan atau key performance indicator (KPI). Jika ada kader yang tak memenuhi KPI, pimpinan PSI DKI akan memberikan sanksi berupa teguran untuk memperbaikk etos kerja.

"Untuk yang di DPRD tentunya dan harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, jadi saya kira pembagian waktu itu sangat penting dilakukan," tuturnya.

William menjelaskan, empat anggota PSI yang baru adalah Elva Farhi Qolbina yang menggantikan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Cornelis Hotman menggantikan Viani Limardi, dan Simon Lamakadu menggantikan Idris Ahmad. Mereka telah dilantik pada Senin (8/1/2024) lalu, sedangkan Shinta Yosefina menggantikan Anthony Winza dan telah dilantik lebih dulu, atau tepatnya pada Senin (20/11/2023) silam.

"Saya kira strategi kampanye tidak jauh berbeda dari segi metode, karena kan rumusannya sama yaitu harus dikenal dulu, setelah itu disukai dan baru dipilih," ucapnya.

Sementara itu Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menambahkan, pihaknya telah menyusun platform untuk memudahkan masyarakat membaca dan mengetahui program-program dari PSI. Kehadiran platform yang bisa diakses melalui bit.ly/PlatformPSIJakarta2024 diharapkan bisa menambah perolehan suara yang mendukung PSI.

"Plaltform sudah dilaunching saat kegiatan Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) PSI saat bulan November 2023," ujar Elva.

Menurut dia, platform ini bisa menjadi wadah dari para Caleg PSI untuk berkampanye di dapil nya masing-masing. Tak dipungkiri, setiap turun ke masyarakat mereka selalu menyerap keluh kesah warga terhadap persoalan yang dihadapi.

"Ada saja cerita misalnya KJP anaknya nggak cair lagi, atau misalnya pemeriksaan kesehatan di Puskesmas masih berbayar. Kemudian di situlah para Caleg yang incubment ini masuk, dan menjelaskan akan memperjuangkan kuota bantuan sosial di DKI," kata Elva. (DID)