CARITAU JAKARTA – Penggantian dua menteri yang dilakukan Presiden Jokowi saat melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu Pahing (15/6/2022) menunjukkan kombinasi antara akomodasi politik dan evaluasi kinerja menteri.

Hal itu disampaikan Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar yang menilai penggantian Menteri Perdagangan dari Muhammad Lutfi kepada Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari Sofyan Jalil kepada Hadi Tjahjanto menunjukkan perpaduan antara akomodasi politik dan evaluasi kinerja menteri.

Baca Juga: Laporkan Dugaan Pencurian Suara

"Saya rasa ini bagian daripada akomodasi politik dan tentu evaluasi kinerja menteri. Jadi akomodasi politiknya, memasukan PAN sebagai partai koalisinya Jokowi yang baru dan memasukan orangnya Presiden Jokowi yaitu Hadi Tjahjanto. Jadi kombinasi antara kepentingan akomodasi politik atau bagi-bagi jabatan dengan evaluasi menteri ada dan terjadi. Dan ini yang saya lihat dari konteks reshuffle menteri," kata Ujang kepada caritau.com, Kamis (16/6/2022).

Menurut Ujang, jika ditinjau berdasarkan perspektif evaluasi kinerja menteri, menggeser Muhammad Lutfi dan Sofyan Djalil merupakan keputusan tepat, mengingat keduanya tidak mampu mengemban tugas dengan baik dalam memimpin kementerian masing-masing.

"Mendag dan Menteri ATR itu, yang satu tidak bisa meyelesaikan mafia minyak dan mafia perdagangan, sementara yang satu lagi tidak bisa menyelesaikan kasus mafia tanah. Jadi saya kira mereka berdua layak direshuffle," ujarnya.

Sementara dari perspektif akomodasi terlihat gamblang dengan memasukkan Zulkifli Hasan. 

“Sudah sama-sama kita ketahui bahwa PAN yang saat ini dinakhodai oleh Zulkifli Hasan belum lama ini telah bergabung bersama koalisi pemerintah, sementara mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto ditengarai dekat dengan Presiden Jokowi serta dinilai cukup berjasa dalam mengamankan pelaksanaan kontetasi Pilpres 2019 sehingga Pak Jokowi bisa menang lagi,” paparnya.

Toh, menurut Ujang, keputusan Presiden Jokowi memasukkan Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto ke kabinet merupakan hal yang wajar dalam konteks perpolitikan. Hal terpenting masyarakat harus mengawal agar kinerja mereka benar.

"Jadi kita lihat kinerjanya ke depan. Kita sama-sama kawal, kita beri kesempatan, misalkan 100 hari agar keduanya membuktikan bisa bekerja dengan baik. Kalau keduanya bekerja dengan baik ya kita harus apresiasi, namun jika tidak, ya mari kita kritik bersama-sama," kata Ujang.

Selesaikan Urusan Tanah IKN

Pesiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air, utamanya terkait kebutuhan pokok di dalam negeri.

“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, Memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” kata Presiden Jokowi usai pelantikan.

Sementara soal pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Presiden Jokowi menilai pengalamannya sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 membuat Hadi memiliki penguasaan di bidang teritori. 

Hadi juga dinilai oleh Presiden Jokowi sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan, sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.

“Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN (Ibu Kota Negara),” ucap Presiden.

Menteri Nonparpol Rawan Reshuffle

Pelajaran lain yang bisa dibaca pada reshuffle kabinet paling mutakhir yang dilakukan Presiden Jokowi, menurut Ujang Komarudin, tak lain penggeseran Muhammad Lutfi dan Sofyan Djalil yang keduanya berlatarbelakang profesional atau nonparpol.

Menteri berlatar belakang profesional rawan tergeser dalam setiap momentum reshuffle cabinet karena minimnya kekuatan politik yang dapat melindunginya dan pengaruh keputusan politik.

"Seperti apa yang sering saya katakan, memang dalam setiap momentum reshuffle itu yang paling rawan adalah menteri yang nonparpol atau menteri dari kalangan profesional," tegas Ujang.

Meski demikian, Ujang menganggap Presiden Jokowi dalam menunjuk seseorang menjadi menteri pastilah tidak hanya melihat latar belakang parpol, tapi juga kemampuan dan keahlian yang bersangkutan disesuaikan dengan tugas dan bidang kementerian terkait.

"Menteri itu jabatan politik. Jadi seharusnya diisi oleh orang politik ataupun orang nonpolitik, atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan itu yang memang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu sebaiknya kita lihat ke depan kerjanya bagus atau tidak," pungkasnya.(GIBS)

Baca Juga: Berencana Revisi UU ITE, Anies: Jangan Ada Lagi 'Wakanda' dan 'Konoha' karena Takut Sebut Indonesia