Bawaslu Putuskan KPU Lakukan Pelanggaran Administrasi
Rabu, 29 Nov 2023 17.01 WIB
Rabu, 29 Nov 2023 17.01 WIB
Ketua Majelis Pemeriksa Puadi saat membuka sidang pembacaan putusan laporan dugaan pelanggaran administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 yang tak memenuhi kuota keterwakilan perempuan di kantor Bawaslu RI,Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen, sebagaimana amanat Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen, sebagaimana amanat Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen, sebagaimana amanat Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen, sebagaimana amanat Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen, sebagaimana amanat Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
CARITAU JAKARTA - Ketua Majelis Pemeriksa Puadi saat membuka sidang pembacaan putusan laporan dugaan pelanggaran administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 yang tak memenuhi kuota keterwakilan perempuan di kantor Bawaslu RI,Jakarta, Rabu (29/11/2023). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen, sebagaimana amanat Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). (CARITAU - MUNZIR)
bawaslu
dki jakarta
kpu lakukan pelanggaran administrasi
pemilu 2024