CARITAU JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD angkat bicara terkait polemik kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe. Mahfud menyebut, Lukas harus siap diperiksa demi meredam gejolak yang terjadi di Papua.

"Kami menjelaskan bahwa tidak ada rekayasa politik dalam kasus korupsi Lukas. Kami juga meminta masyarakat Papua untuk menepis kabar bahwa jumlah korupsi kasus ini bukan satu milyar, melainkan ratusan miliar rupiah," papar dia saat konferensi pers bersama sejumlah pihak, termasuk KPK, TNI - Polri, Senin (19/9/2022).

Baca Juga: Kalau Bertanya Seperti Itu Recehan

Hal ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan dan analisis PPATK, ada aliran dana yang mencurigakan dan transaksi kasino judi oleh Lukas Enembe. 

"Catatanya ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau penyimpangan dan pengelolaan uang sebesar ratusan miliar. Dan berkasnya pun telah diserahkan ke KPK," papar dia.

Ia meminta agar masyarakat Papua tidak terpancing, maupun melakukan tindakan yang menyimpang seperti menghalangi proses hukum Lukas Enembe. 

Pasalnya, lanjut Mahfud, menurut kabar yang beredar bakal terjadi demo besar-besaran dengan tajuk "Save Lukas Enembe" pada 20 September 2022 esok.

"Bahkan Lukas menyebut bahwa dirinya merasa terkurung di rumah dinas. Padahal di sekitarnya, banyak oknum maupun masyarakat menghalangi KPK untuk menindak Lukas," tandasnya.

Selain temuan PPATK, Mahfud mengungkap dugaan kasus lainnya yang melibatkan Lukas Enembe. Kasus-kasus tersebut yakni ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dimiliki Lukas Enembe.

"Untuk sementara, kami memblokir rekening pribadi Lukas yang di dalamnya berjumlah 71 miliar rupiah. Kami juga masih mendalami kasus ini," tutup dia. (RMA)

Baca Juga: Mahfud: Tak Ada Rahasia Negara yang Dibongkar dalam Debat Capres