CARITAU JAKARTA – Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah melapor dengan Presiden Joko Widodo terkait bergabung dirinya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal tersebut ia sampaikan usai resmi dilantik jadi Kader PPP oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP, Muhammad Mardiono.

Baca Juga: Sandiaga: Selamat Hari Kartini untuk Perempuan-Perempuan Indonesia yang Hebat

"Ya saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden,” kata Sandi di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Dilanjutkan Sandi, keputusannya bergabung ke Partai berlogo Ka'bah itu telah melalui pertimbangan matang dalam tujuh bulan terakhir. Sandi turut meminta izin kepada orang tua dan para kiai sepuh atas keputusannya tersebut.

"Dan untuk menjawab tadi, saya yakin kita semua sekarang mengusung politik amar ma'ruf nahi mungkar," paparnya.

Mantan Politisi Partai Gerindra itu memutuskan bergabung ke PPP demi mewujudkan 4 AS. Adapun 4 AS ini terdiri atas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas.

Sandi menyebut dirinya bakal berupaya menebarkan semangat demi mengusung kebangkitan ekonomi Indonesia. Ia berjanji akan bekerja secara total demi PPP.

“Jadi kita ikhlas dalam berjuang, kewenangannya ada di Pak Mar (Plt Ketua Umum PPP), saya sangat mengerti kewenangan itu adalah di pimpinan partai dan gabungan partai politik.

"Oleh karena itu saya ikhlas, saya meyakini Insyaallah Allah akan membukakan jalan terbaik buat PPP dan buat Indonesia," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disahkannya Sandi menjadi anggota PPP ditandai dengan jas warna hijau yang dikenakannya, serta pemberian kartu tanda anggota (KTA) oleh Ketum PPP, Muhammad Mardiono.

Adapun Mardiono turut meluruskan bahwa pembicaraan Sandi terhadap Jokowi bukan dalam konteks politik cawe-cawe transaksional. Dia menegaskan, Sandi hanya meminta izin sebagai menteri Jokowi sekaligus anggota koalisi pemerintah saat ini.

"Jadi PPP adalah partai koalisi pemerintah, di mana pimpinan koalisi ini adalah Bapak Presiden, jadi kalau kemudian PPP, atau Pak Sandiaga sebagai menteri itu melakukan koordinasi, itu adalah dalam konteks politik kenegaraan," tuturnya. (RMA)

Baca Juga: Bawaslu Tegaskan Bagi-bagi Sembako Bagian dari Politik Uang