CARITAU JAKARTA – Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo merespon ikhwal pencopotan baliho atau spanduk bergambar dirinya di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Ganjar menjelaskan, dirinya legowo dengan pencopotan baliho itu, jika hal tersebut benar melanggar aturan.

"Adakah pemasangan itu kita yang melanggar? Kalau iya, harus ikhlas. Kalau tidak ya harus kita tanyakan," kata dia kepada sejumlah wartawan di INews Tower, Senin (17/7/2023).

Baca Juga: Kampanye Akbar Perdana Anies Baswedan

Atas dasar tersebut, lanjut dia, pihaknya tengah mengecek kebenaran informasi terlebih dahulu. Dia meminta, agar para relawan tidak memasang baliho di sembarang tempat.

"Teman-teman lagi ngecek ya, saya belum tau lebih baik kita klarifikasi dulu, kita tabayyun dulu apa sebenarnya terjadi.

"Maka saya sampaikan, copot saja (jika ada pemasangan baliho yang melanggar) itu nggak apa-apa. Saya bilang begitu, jika tidak punya etika, buang saja nggak apa-apa. Saya juga meminta, hati-hati teman-teman. Karena ada orang lain yang memanfaatkan ini dengan cara tidak benar, apalagi itu bukan dari pendukung saya," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, ramai perbincangan TNI mencopot baliho Bacapres dari Partai PDIP, Ganjar Pranowo di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, pada Sabtu, (15/7/2023). Hal tersebut dipicu karena baliho tersebut dipasang di lahan milik Makodim 1013/Muara Teweh.

Selaku Panglima TNI, Laksmana Yudo Margono menjelaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo tersebut tidak dicopot secara paksa.

Yudo menegaskan, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut.

"Mungkin seolah-olah dicopot itu paksa dicopot. Jadi tidak, kemarin dari Dandim sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya, dari perwakilan partai, dengan Satpol PP juga dengan Pak Bupati sudah disampaikan, jadi dilepas disaksikan oleh mereka, nek dicopot kesannya langsung digaruk, copot. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada," kata Yudo di Bandung.

Yudo menyebut TNI harus netral dalam Pemilu. Dia menyebut sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah arahan kepada prajurit.

"Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, tapi ternyata dipasang di situ. Ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ. Kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu," paparnya. (RMA)

Baca Juga: TKN Percaya Diri Prabowo Mampu Kuasai Tema Debat kedua Capres