CARITAU JAKARTA - Kabar mengenai rencana pertemuan antara Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pekan ini ramai jadi sorotan publik. 

Baca Juga: Hari Terakhir Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

Pasalnya, kabar rencana pertemuan tersebut semakin terhembus usai Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diketahui telah menggelar pertemuan secara tertutup dengan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya pada Minggu (11/6/2023).

Pertemuan antara kedua Sekjen itu ditenggarai sebagai bentuk representasi keseriusan PDIP dan Partai Demokrat dalam rangka menjalin kerjasama untuk mendorong sosok AHY menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai Cawapres di Pilpres 2024. 

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, bila Puan Maharani dan Agus Harimurti (AHY) jadi bertemu dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan PDIP dan Demokrat, bisa saja menjadi salah satu strategi AHY mendorong dirinya agar menjadi Cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). 

Hal itu lantaran, menurutnya, di internal KPP sendiri masing-masing partai juga memiliki hasrat untuk bersaing dalam rangka mendorong sosok kandidat dari kadernya ataupun dari luar kader menjadi pendamping Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. 

Dirinya menilai, bila Nasdem, Demokrat, dan PKS sama-sama memiliki sosok kandidat untuk mendampingi Anies, maka kemungkinan kondisi politik di internal KPP akan menyulitkan untuk menyiapkan strategi di kontestasi Pilpres 2024. 

"Nasdem menginginkan Khofifah sebagai pendamping Anies. Demokrat mencalonkan Ketua Umumnya AHY. Sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher sebagai cawapres," kata Jamiluddin kepada wartawan, pada Senin (12/6/2023). 

Jamiluddin menuturkan, persaingan dalam rangka menentukan sosok pendamping Anies di internal KPP tersebut bisa saja terjadi lantaran perolehan kursi dari tiga partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. Tiga partai tersebut, kata Jamiluddin, merasa sama-sama memiliki hak politik untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendamping Anies. 

Disisi lain, menurutnya, bahwa realitas kekuatan tiga partai itu belakangan ini mulai berubah. Hal itu dapat dilihat dari elektabilitas ketiga partai tersebut yang telah dirilis Lembaga Survei yang kredibel.

"Elektabilitas Partai Demokrat lebih tinggi dari pada Nasdem dan PKS. Hal yang sama juga terlihat dari elektabilitas AHY, Khofifah, dan Aher. Elektabilitas AHY lebih tinggi ketimbang Khofifah dan Aher," terang Jamiluddin. 

Sementara itu, Jamiluddin menillai, bubar atau tidaknya KPP saat ini kemungkinan sangatlah bergantung dari sikap Nasdem dan PKS dalam melihat kondisi realitas objektif yang terjadi dilapangan. Hal itu lantaran, jika kedua Partai itu legowo untuk menerima AHY menjadi Cawapres maka KPP akan eksis dan berpeluang menang di Pilpres 2024. 

Hal berbalik akan terjadi, jika PKS dan Nasdem tetap ingin mengusung kandidat dari internalnya untuk mendampingi Anies maka ditenggarai potensi KPP bubar akan semakin relatif besar. 

"Bolanya ada di Nasdem dan PKS. Kalau dua partai ini realistis dan mau menerima AHY menjadi cawapresnya Anies, maka KPP akan eksis dan berpeluang menang pada Pilpres 2024. Sebaliknya, KPP akan bubar, dan Anies akan gagal menjadi capres," jelas Jamiluddin. 

"Jadi, dilihat dari sisi itu, masuk akal kalau Demokrat menginginkan AHY menjadi pendamping Anies. Logika politik tentu membenarkan hal itu," sambung dia.

Ia menambahkan, apabila nantinya Nasdem dan PKS tetap menginginkan kandidat Cawapres dari internal partainya maka, bukan tidak mungkin Demokrat akan menarik diri dari KPP dan bakal menerima sinyal tawaran PDIP untuk bekerjasama mengusung AHY menjadi Cawapres pendamping Ganjar. 

"Karena itu, kalau Nasdem dan PKS tetap tidak mau melihat realitas itu, tentu wajar saja kalau Demokrat mengevaluasi keberadaannya di KPP. Bahkan peluang menarik diri dari KPP sangat terbuka," ungkap Jamiluddin. 

"Peluang itu sangat terbuka karena ada tawaran dari PDIP untuk saling membuka diri. Godaan PDIP bisa diterima Demokrat bila Nasdem dan PKS tetap pada pendiriannya," tandasnya. (GIB/DID)

Baca Juga: Lolly Suhenty Gunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu 2024 di Bogor