CARITAU JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

“Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%,” kata Presiden.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Berdayakan BUMD dalam Mengendalikan Inflasi

Dalam mencapai target pertumbuhan tersebut, Presiden menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro.

“Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural,” ujarnya.

Sementara itu, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Presiden menyebutkan bahwa peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal.

Selain itu pemerintah juga akan menjaga koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kemudian rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15 ribu per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7%.

“Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal,” kata Presiden.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 80 Dolar AS per barel. Sementara, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan peran penting dan strategis APBN dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.

“Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental,” ujar Presiden. (HAP)

Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 4,94% di Triwulan III 20023, BPS Ungkap Sektor Penguatnya