CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, enggan menanggi perihal isu terkait adanya perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 lalu.

Pertanyaan tersebut sempat dilontarkan sejumlah wartawan kepada Prabowo usai kegiatan perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Gerindra ke 15 yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, di Ragunan, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (6/2/2023).

Baca Juga: Pidato Prabowo Subianto usai Penetapan KPU

Saat itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang berada tak jauh dari Prabowo tampak membisikan agar dirinya tak menjawab pertanyaan tersebut.
 

"Jangan dijawab, Pak. Jangan dijawab," bisik Dasco ke Prabowo di lokasi, Senin (6/2/2023) di kantor DPP Partai Gerindra.

Diketahui Sebelumnya, Sandiaga Uno yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sempat mengungkit perjanjian politik antara dirinya, Anies Baswedan serta Prabowo Subianto. 

Kabar terkait perjanjian itu kembali mencuat usai, Sandi mengungkapkannya saat menjadi narasumber dalam acara YouTube poadcast Akbar Faizal Uncensored yang telah ditayangkan pada Sabtu (27/1/2023). 

Dalam keteranganya, Sandi mengatakan, bahwa perjanjian itu ditulis tangan oleh salah satu politikus Gerindra, Fadli Zon, menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 silam, dan dilengkapi dengan meterai.

"Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua (dia dan Anies) dan poinnya," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

"Perjanjian itu sih legal. Ditandatangani bertiga (Prabowo, Sandi dan Anies) dan seingat saya ada meterainya," sambung Sandiaga.

Sandi menjelaskan, bahwa perjanjian itu telah ditandatangani sebelum Anies dan Sandi resmi mendaftarkan diri ke Komis Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur pada September 2016.

Namun Sandi enggan untuk merinci isi dari surat perjanjian tersebut. Sebab, menurutnya, seharusnya yang saat ini memegang lembaran perjanjian dan salinannya surat itu yang semestinya adalah Prabowo, Fadli Zon, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam acara tersebut, saat ditanya apakah isi surat perjanjian itu juga berisi soal Pilpres 2024, Sandi pun kembali menolak menjawab. Hal itu lantaran menurut Sandi, lebih baik ditanyakan langsung ke orang yang telah mengetahui isi dari surat tersebut. 

"Silakan itu ditanyakan. Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya. Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan," tandas Sandiaga. (GIB)

Baca Juga: Naik Vespa, Anies Ditemani Cak Imin Nyari Takjil Tunggu Pengumuman KPU