CARITAU JAKARTA - Guna mengawasi transaksi keuangan ilegal pada Pemilu 2024 mendatang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membentuk Collaborative Analysis Team (CAT).

Plt Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Syahril Ramadhan mengatakan, pembentukan CAT menindaklanjuti pertemuan koordinasi PPATK tanggal 19 Januari 2023.

Baca Juga: 17 TPS di Jakarta Utara yang Diterjang Banjir Gelar Pemungutan Suara Lanjutan pada 24 Februari 2024

"Menindaklanjuti pertemuan koordinasi PPATK tanggal 19 Januari 2023, PPATK menginisiasi dibentuknya tim kerja CAT,” kata Syahril, Selasa (27/6/2023).

Kata dia, tim kerja ini merupakan kolaborasi pertukaran informasi antara public sektor yaitu PPATK, pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), aparat penegak hukum atau private public partnership.

Tugasnya, jelas dia, pertukaran informasi atau laporan yang menjadi hasil pemantauan transaksi atau rekening dari rekening khusus dana kampanye, rekening pasangan calon dan pengurus partai politik terkait.

"Tujuan CAT mendukung Pemilu atau Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa,” jelasnya.

Nantinya, informasi yang didapat PPATK akan dianalisis, menyampaikan watchlist terkait Pemilu dan indentifikasi pelanggaran Pemilu. Tentunya, analisis dilakukan jika pihak pelapor menemukan adanya indikator-indikator pelanggaran dana Pemilu yang sudah ditetapkan.

"Jadi Pemilu tidak hanya Pemilu, kita awasi termasuk juga Pilkada. Nah tadi sudah disebutkan CAT, tentu PPATK memiliki pengalaman sebelum-sebelumnya terakhir 2019 kita mengawasi dana Pemilu setiap calon kita sudah ketahui. Nanti kita lihat analisis,” ungkapnya.

Sejauh ini, lanjut Syahril, belum ada dana ilegal yang digunakan peserta untuk Pemilu 2024. Karena, saat ini masih dalam tahapan persiapan Pemilu 2024.

"Pemilu sendiri baru akan terjadi tahun depan, ini kan baru persiapan pemilu dan hasil pemantauan kita anteng. Sebelum masa kampanye juga, setelah masa kampanye itu justru naik turun makanya kita persiapan,” ujarnya.

"Titik kristis masa Pemilu dan masa tenang. Sekarang masih tahap persiapan supaya jangan sampai kritis kita tidak siap karena laporan yang akan masuk banyak. Dana ilegal ini juga digunakan peserta Pemilu sampai saat ini belum ada terbukti,” tutupnya. (DID)

Baca Juga: Bawaslu Minta PPLN Kuala Lumpur Taati Rekomendasi Panwaslu