CARITAU JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menyoroti Ikhwal penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bacaleg DPR RI yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Jumat (18/8/2023) lalu. 

Adapun dalam keteranganya, KPU RI menyatakan dari total 10.323 Bacaleg DPR RI yang telah didaftarkan 18 partai politik peserta Pemilu 2024, hanya 9.925 Bacaleg yang telah di nyatakan KPU memenuhi syarat untuk sebagai DCS. 

Baca Juga: PKS Menang Perolehan Kursi DPRD DKI, Pertanda Sukses di Pilgub Jakarta?

Lucius mengatakan dari daftar hasil pencermatan yang ditetapkan KPU sebagai DCS, terdapat temuan mengenai dugaan adanya ketidaksingkronan total jumlah Bacaleg yang di nyatakan MS dan jumlah caleg hasil rekapitulasi Caleg laki-laki dan perempuan. 

Menurut Lucius, berdasarkan data yang telah di peroleh, terdapat ketidaksaan jumlah total dari Bacaleg yang dinyatakan MS denga total Bacaleg berdasarkan jenis kelamin yang tercatat dengan jumlah 6.245 Bacaleg laki-laki dan 3674 Bacaleg perempuan. 

Lucius menuthrkan, adapun setelah ditotal dari jumlah Bacaleg laki-laki dan perempuan itu telah di dapat hasil jumlah keseluruhan Bacaleg yakni sebanyak 9.919. Jumlah itu, lanjut Lucius jelas berbeda dengan pengumuman yang sebelum nya disampaikan KPU RI. 

"Jadi data KPU mencatat jumlah caleg yang memenuhi syarat sebanyak 9925 caleg. Angka 9925 caleg ini tidak sama dengan total jumlah caleg berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 6245 caleg laki-laki dan 3674 caleg perempuan, yang kalau ditotalkan menjadi 9919," kata Lucius dalam keterangan tertulis, dikutip, pada Minggu (20/8/2023). 

Dirinya mengungkapkan ketidaksinkronan jumlah keseluruhan Bacaleg yang ditetapkan dalam DCS itu menimbulkan pertanyaan. Selain itu, Lucius menilai, bahwa ketidaksinkronan data itu bersumber dari sikap ketidakcermatan KPU yang telah menginput dan menjumlahkan Caleg yang Menenuhi Syarat (MS).

"Pada 3 parpol yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Garda Republik Indonesia, dan Partai Bulan Bintang (PBB)," kata Lucius. 

Lucius menjelaskan, pada data dokumen Partai Gelombang Rakyat Indonesia diketahui telah tertulis jumlah Bacaleg MS 396 dengan rincian Caleg Laki-Laki 252 dan Perempuan 145. Adapun Jumlah caleg Laki-laki dan Perempuan dari total data tersebut 397. 

Menurutnya, penghitungan yang tepat dan juga cermat mestinya bakal menghasilkan angka yang sama antara jumlah caleg yang Memenuhi Syarat dan Total caleg Laki-Laki dan Perempuan.

Selain itu, Lucius mengungkalkan, hal itu terjadi serupa pada Partai Garda RI dimana tercatat jumlah caleg yang MS 573. Sementara gabungan caleg laki-laki dan perempuannya menghasilkan angka *570* yang terdiri dari *336* laki-laki dan 234 perempuan. 

Disisi lain, Lucius menambahkan, Partai Bulan Bintang juga mengalami hal serupa. Jumlah Caleh yang MS 474, sedangkan penggabungan jumlah caleg laki-laki dan perempuannya 470.

"Ketidaksinkronan angka-angka penjumlahan di atas seharusnya membuat DCS yang ditetapkan oleh KPU otomatis cacat," ujar dia

"Atau kalau ketidaksinkronan ini sesuatu yang disengaja oleh KPU, haruslah kita pertanyakan untuk siapa KPU ini bekerja," sambung Lucius.

Lucius menambahkan, pada data itu, sulit untuk memahami bagaimana ketidakcermatan tidak disadari oleh Komisioner KPU sebelum mereka nampak gagah mengumumkan DCS.

"Ketidaktelitian ini merupakan awal yang buruk bagi kita untuk mengawal Pemilu yang jujur dan adil. Apalagi KPU sendiri nampak tak sedikitpun punya semangat untuk menjamin pemilu yang jurdil ketika mereka lebih suka menutup-nutupi biodata Bacaleg,"kata Lucius. 

Ironinya sudah tertutup, mereka justru malah mengharapkan publik mempelajari track record caleg. Darimana publik bisa mengetahui track record Bacaleg jika KPU sebagai satu-satunya sumber informasi kredibel justru tak punya niat untuk menyediakan informasi terkait rekam-jejak para caleg," tandas Lucius. (GIB/DID)

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Kecewa, KPU Absen Sidang Pelanggaran Adminstratif Pemilu 2024