CARITAU LONDON - Polemik perjanjian ekspor biji-bijian Laut Hitam masih terus bergulir. Terbaru, otoritas Inggris mengungkapkan informasi yang mengindikasikan bahwa militer Rusia bisa saja menjadikan kapal-kapal sipil di perairan Laut Hitam sebagai target serangan.

Peringatan itu diungkapkan pihak London setelah militer Moskow melancarkan rentetan serangan terhadap fasilitas biji-bijian di wilayah Ukraina, dekat Laut Hitam.

Informasi itu disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Barbara Woodward saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (25/7/2023) dikutip dari laporan Reuters.

Dalam laporan tersebut, disebutkan Woodward jika Perdana Menteri (PM) Rishi Sunak telah membagikan informasi tersebut kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat keduanya melakukan percakapan via telepon pada Selasa (25/7/2023).

Baca Juga: PBB Serukan Akhiri Penderitaan Penduduk Gaza

Ia juga mengatakan bahwa informasi yang dimiliki Inggris itu juga mengindikasikan bahwa Rusia telah memasang ranjau-ranjau laut tambahan di dekat pelabuhan Ukraina.

Peringatan yang disampaikan oleh Inggris ini mirip dengan peringatan yang terlebih dulu diberikan oleh Amerika Serikat (AS) pekan lalu. Saat itu, Gedung Putih memperingatkan soal kemungkinan adanya serangan Rusia terhadap kapal sipil dan soal pemasangan ranjau laut oleh Moskow.

"Kami setuju dengan penilaian AS bahwa ini merupakan upaya terkoordinasi untuk membenarkan dan menyalahkan Ukraina atas setiap serangan terhadap kapal-kapal sipil di Laut Hitam," ucap Woodward kepada wartawan setempat.

Misi diplomatik Rusia untuk PBB, yang bermarkas di New York, belum memberikan tanggapan resminya atas peringatan Inggris itu.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Rusia dikabarkan memberikan waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menormalisasi ekspor produk pertaniannya.

Hal tersebut disampaikan pihak Kremlin merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres soal keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.

Rusia merujuk pada Paragraf 6 Memorandum yang menyebut bahwa perjanjian itu akan berlaku selama tiga tahun, dan jika salah satu pihak yaitu Rusia atau PBB berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi waktu tiga tahun sebelumnya.

"Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor produk pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan dikutip Kamis (19/7/2023).

Kemlu Rusia merujuk pada pernyataan Guterres yang berencana memulihkan akses ke sistem SWIFT untuk anak perusahaan atau struktur afiliasi Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank).

Larangan SWIFT terhadap beberapa bank Rusia adalah salah satu sanksi tahun 2022 terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan negara barat lainnya, yang ditujukan untuk melemahkan ekonomi negara tersebut untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina dengan menghalangi akses Rusia ke sistem pemrosesan transaksi keuangan SWIFT.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Rusia melihat tidak ada alternatif untuk menghubungkan kembali Rosselkhozbank ke SWIFT, baik melalui saluran marjinal dengan JPMorgan, maupun dalam platform teoretis dengan Citi dan Afreximbank, maupun dengan opsi cabang dan anak perusahaan.

Sebelumnya, Rusia juga mengumumkan pada Senin (17/7) bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan bagian Rusia dari perjanjian itu tidak dilaksanakan.

Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki tahun lalu, ditujukan untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, sebagaimana dilansir dari Antara.

Kegiatan ekspor biji-bijian Ukraina sempat terhenti akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Rusia kemudian menuduh Guterres telah menutup mata terhadap serangan teroris dan sabotase oleh Ukraina.

“Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Prakarsa Laut Hitam, rezim Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia," kata Kemlu Rusia.

"Ini, nyatanya, melanggar roh dan surat perjanjian yang mengatur keamanan transportasi biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina," kata Rusia, melanjutkan.

Sedikitnya dua orang tewas dan seorang anak terluka parah dalam ledakan yang terjadi Senin pagi di Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia ke Semenanjung Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada 2014.

Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina berada di balik serangan itu, sementara para pejabat Ukraina tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab. (IRN)

Baca Juga: Menlu RI Retno Marsudi 'Walk Out' saat Dubes Israel untuk PBB Berikan Pernyataan