CARITAU NEW YORK - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi 'walk out' selagi Duta Besar Israel untuk PBB sedang memberikan pernyataan. Momen tersebut berlangsung dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat, atau Rabu (24/1/2024).

⁣⁣Dalam kesempatan tersebut, Retno mengajukan tiga tuntutan dan mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya soal Palestina, yang menurutnya kerap gagal dilaksanakan.⁣⁣

Dilansir dari Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pasca-perang sebagai hal yang 'tidak dapat diterima'.

⁣⁣
"Pendudukan Israel harus berakhir," ujar Guterres. ⁣⁣

"Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," lanjutnya, dikutip Kamis (25/1/2024)⁣⁣


Sikap Indonesia

Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menolak keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina, setelah perang berakhir.

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di debat terbuka Dewan Keamanan PBB, Rabu (24/1/2024).

Menteri Retno juga mempertanyakan sikap Dewan Keamanan PBB dalam merespons pernyataan Netanyahu tersebut.

Baca Juga: Ratusan Demonstran di Tel Aviv Tuntut Netanyahu Mundur

“Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” ujar dia.

Guna mengantisipasi ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, serta memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan memungkinkan berlanjutnya proses solusi dua negara.

“Pada saat yang sama, sangat penting untuk mendukung pekerjaan Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan banyak jiwa di Gaza,” tutur dia, dikutip dari laporan Antara.

Retno juga menegaskan bahwa Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB.

“Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,” ujar dia.

Ia pun mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

“Israel harus bertanggungjawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tutur Retno, menegaskan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat itu, Menlu Retno juga mengungkapkan rencana Indonesia untuk menyampaikan pernyataan lisan (oral statement) di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memberi masukan pandangan hukum kepada ICJ.

Partisipasi Indonesia itu sesuai dengan permintaan Majelis Umum PBB yang meminta nasihat hukum (advisory opinion) dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di Palestina.

“Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan Pernyataan Lisan untuk Pendapat Penasihat ICJ yang dibawa ke pengadilan atas mandat Majelis Umum.Indonesia akan melakukan segala cara untuk mendukung Palestina,” tutur Retno.

Pembelaan Israel

Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan mengklaim bahwa sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya.

"⁣Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, perang ini akan langsung berakhir," ujarnya.

⁣⁣Menlu Otoritas Palestina, Riyad al Maliki, mengatakan pada VOA bahwa masyarakat internasional harus bisa memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara.

⁣⁣"Dunia juga harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian," lanjutnya.⁣

Dalam wawancara dengan VOA sebelum sesi debat digelar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, wakil Palestina dalam forum tersebut, mengatakan tidak heran dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berulang kali menolak solusi dua negara, bahkan atas masukan sekutu dekatnya sendiri, Amerika Serikat.

“Sekarang masyarakat internasional harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang mencoba menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara,” ujarnya. (IRN)

Baca Juga: Israel Lobi Eropa Lewat Tony Blair Soal 'Migrasi Sukarela', Palestina: Inggris Tak Boleh Terlibat