CARITAU JAKARTA –  Direktur Utama (Dirut) BRI Sunarso mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dapat didorong melalui peningkatan kredit dengan plafon Rp100 juta yang memang tidak melibatkan jaminan sebagai syarat pengajuan pinjaman.

“Diperbanyak saja KUR di bawah Rp100 juta, supaya semuanya tanpa jaminan. Karena kebijakannya sudah ada, KUR sampai Rp100 juta tanpa jaminan,” ujar Sunarso kepada wartawan saat kegiatan UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2023, di Jakarta, Kamis (7/12).

Pernyataannya tersebut merespons arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta KUR tidak hanya fokus pada syarat agunan.

Sunarso  menegaskan bank tidak bisa memberikan agunan untuk pinjaman plafon Rp100 juta lantaran ketentuan tersebut telah menjadi kebijakan, sehingga bank dapat terkena penalti bila melanggar ketentuan itu.

“Sekarang kebijakan untuk KUR sampai dengan Rp100 juta itu sudah tanpa jaminan. Kalau orang mengatakan masih dikenakan jaminan, kemungkinan bukan KUR,” ujar Sunarso.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk peningkatan dari sisi penjaminan.

“Agunan bisa kita kurangi kalau penjaminannya makin kuat. Sedang kami ajukan upaya penjaminan ke depan agar lebih luas dan lebih besar size-nya, sehingga nanti banyak nasabah yang bisa masuk dari sistem KUR maupun ultra mikro,” ujar Kartika.

Presiden Jokowi mendorong kepada otoritas terkait seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) agar menghapus mekanisme agunan dalam urusan KUR.

 Hal itu disampaikan saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII 2023 di Tangerang, diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (31/8).

Sebagai mekanisme pengganti, kata Jokowi, dapat diterapkan kebijakan baru berupa skor kredit untuk menilai karakter pemohon sebelum besaran nominal pinjaman KUR diberikan.

"Mestinya harus gunakan sistem credit skoring. Mestinya begitu, karena sudah 165 negara untuk UMKM menggunakan sistem kredit skoring," kata Presiden Jokowi. (HAP)