CARITAU JAKARTA –  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) membayarkan sisa dividen tunai senilai Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham pada 28 Maret 2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan dalam keterangan tertulis, Jumat (29/3/2024) bahwa pembagian dividen ini merupakan bukti komitmen nyata perseroan dalam menciptakan economic value dan social value bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada rakyat.

“BRI berbisnis dengan rakyat dan diproses dengan caranya rakyat. Keuntungan BRI dikembalikan ke rakyat lewat pajak dan dividen,” kata Sunarso.

Pada 18 Januari 2024 atau sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), BRI telah membagikan dividen interim kepada pemegang saham sebesar Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham.

RUPST BRI pada 1 Maret 2024 telah menyetujui pembagian dividen dengan total sebesar Rp48,10 triliun. Jumlah tersebut naik 10,59 persen dibandingkan nominal yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

Jumlah dividen Rp48,10 triliun ini sama dengan Rp319 per saham, yang setara dengan dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Adapun untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19 persen saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.

Sunarso mengatakan, penetapan dividend payout ratio sebesar 80,04 persen oleh BRI mempertimbangkan bahwa saat ini perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang optimal dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

“Dengan rasio pembayaran dividen sebesar 80,04 persen, CAR perseroan masih di atas ketentuan minimum regulator,” ujarnya

Perseroan menekankan bahwa pembayaran dividen membuktikan bahwa BRI sebagai BUMN yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic and social value secara simultan.

Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas.

“Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah,” kata Sunarso. (HAP)