CARITAU JAKARTA – Presiden Joko Widodo minta perbankan untuk terus mempermudah pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar UMKM bisa naik kelas.

"Yang selalu saya dorong, yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM harus dipermudah, karena kalau kita melihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit," kata Jokowi pada Pembukaan UMKM Expo(rt) Brilianpreneur 2023 Crafting Global Connection di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (7/12).

Jokowi mengatakan penyaluran kredit UMKM oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) paling besar dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni sebanyak 83% dari total penyaluran kredit seluruh bank BUMN ke UMKM.

"Memang UMKM ini yang pegang memang hampir semua dipegang BRI, bank yang lain nggak diberi peluang," tambah Jokowi.

Meski demikian, lanjutnya, kredit perbankan nasional di UMKM baru sebesar 21%dari total kredit. Angka itu masih jauh dibandingkan China dan Jepang yang sebanyak 65%, dan India yang mencapai 50%.

Jokowi pun meminta agar Kementerian BUMN bersama dengan otoritas terkait untuk memperbaiki regulasi guna mempermudah UMKM memperoleh kredit atau pembiayaan.

 “Menteri BUMN, mungkin juga nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki. Karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan, memiliki kolateral, sehingga prospek itu juga harus dilihat. Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana, dilihat juga dong prospeknya. Enggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit,” kata Presiden.

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi kepada para pelaku dan mitra UMKM yang telah menjadi penopang ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Kita tahu PDB ekonomi kita 61% didukung oleh UMKM, usaha-usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dan 97% yang berkaitan dengan tenaga kerja, itu juga penyerapannya oleh usaha-usaha UMKM. Ini yang penting,” katanya.

Presiden juga menekankan pentingnya UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital sehingga dapat menguasai baik pasar lokal maupun pasar ekspor dan pasar global.

“Kalau kita lihat memang masih belum besar ekspor produk UMKM baru 15,7%,  masih di bawah Singapura itu 41%, Thailand itu 29%, ini yang menjadi pekerjaan besar kita.,” tegasnya.

Presiden juga meminta agar UMKM dapat selalu mengikuti selera permintaan pasar dan menyesuaikan dengan tren yang ada.

“Dilihat demand-nya, melihat juga tren pasar, melihat selera pasar itu seperti apa. Urusan warna, urusan desain, urusan packaging, selalu harus diperbaiki. Setiap tahun harus selalu diperbaiki agar produk-produk kita tetap up to date dan mampu memenuhi selera pasar yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya menyampaikan bahwa menjaga dan merawat UMKM merupakan bukti nyata Pemerintah hadir dan kerja nyata untuk masyarakat Indonesia.

Erick mengatakan Presiden Jokowi pada empat tahun lalu juga hadir di acara serupa.

Kala itu, Jokowi mendorong bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membangun ekosistem UMKM, di mana ada pendanaan, akses pasar, dan pendampingan.

"Pada tahun 2019, kami sudah berhasil mendorong 700 UMKM. Kami laporkan, kami di BUMN dan Himbara hari ini sudah melakukan dorongan kepada 30 juta UMKM masuk sistem digital. Melalui akses pembiayaan bank Himbara, kami sudah menyalurkan pembiayaan 1.600 triliun sampai September 2023," kata Erick.

Dia mengatakan mayoritas pembiayaan UMKM, yakni 83 persen, dilakukan BRI.

"Tetapi kami tentu berharap dan mendorong bank Himbara lain untuk meningkatkan," tambahnya.

Sedangkan terkait akses pasar, Erick mengatakan pihaknya ingin memastikan UMKM memiliki akses dan kualitas baik untuk bermain di level global.(HAP)

Baca Juga: Peran LBP Perbesar Keinginan Jokowi Jadi Ketum Golkar

Baca Juga: PosIND Hadirkan Ruang Kreatif Baru Pos Bloc di Surabaya