CARITAU MAKASSAR – Pedagang dadakan di Makassar, umumnya di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memanfaatkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Di mana, mereka mulai menjual minyak goreng dengan harga yang tinggi. 

Menanggapi hal itu, Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Satgas Pangan Sulsel memperketat pengawasan hingga melakukan penindakan terhadap maraknya pedagang dadakan yang memanfaatkan kelangkaan minyak goreng di Sulsel dengan mengambil keuntungan lebih.

Baca Juga: Komisi B DPRD DKI Ingatkan Pemprov Soal Potensi Kelangkaan Minyak Goreng Jelang Lebaran

Bentuk pengawasan yang dimaksud yakni selain memaksimalkan patroli pengawasan jalur distribusi minyak goreng subsidi, juga seharusnya memanfaatkan peran patroli siber guna melacak keberadaan iklan-iklan penjualan minyak goreng subsidi yang dipatok dengan harga yang tak wajar via media sosial (medsos).

"Satgas pangan ini kan dinahkodai langsung oleh Polri dan mereka memiliki unit siber yang bisa ditugaskan berpatroli menelusuri maraknya penjualan minyak goreng subsidi dengan harga tak wajar via online," tegas Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, Senin (14/3/2022).

Kadir mengungkapkan masalah kelangkaan minyak goreng hingga harganya yang melonjak tinggi saat ini, seharusnya tidak berkepanjangan. Karena pemerintah telah menggelontorkan anggaran subsidi yang nilainya lumayan besar.

"Tinggal bagaimana pelaksanaan pengawasannya. Baik itu jalur distribusinya hingga penindakan terhadap agen-agen nakal yang mencoba bermain dengan pedagang-pedagang dadakan yang tujuannya bukannya membantu, melainkan memanfaatkan kelangkaan minyak goreng dengan memborong minyak goreng subsidi lalu menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga tak wajar. Dengan begitu, mereka meraup untung gila-gilaan," ungkap Kadir.

Jika hal ini terus dibiarkan berlangsung tanpa dibarengi tindakan tegas dari Satgas Pangan, maka tentunya akan merugikan masyarakat bahkan negara pun turut merugi karena pemberian subsidi yang nilanya begitu besar justru tidak menekan harga minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat alias subsidi tidak tepat sasaran. 

"Langkah tegas salah satunya, yaitu menindaki kemunculan pedagang-pedagang dadakan yang menjual minyak goreng subsidi dengan harga gila-gilaan. Mereka kan juga tidak dilengkapi dengan izin usaha yang jelas. Saya kira sudah patut ditindaki," terang Kadir.

Ia berharap agar Satgas Pangan tidak mengendorkan pengawasan terhadap jalur distribusi minyak goreng subsidi di lapangan hingga menyelidiki lebih lanjut dari mana para pedagang-pedagang dadakan tersebut bisa memperoleh minyak goreng subsidi dengan jumlah banyak yang kemudian menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga tak wajar.

Ia menduga ada oknum agen nakal yang bermain dengan pedagang dadakan yang bertujuan meraup untung lebih dari kelangkaan minyak goreng saat ini. Apalagi harga minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat rumah tangga kan sudah disubsidi.

"Kalau tidak salah setelah disubsidi, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah kan itu berkisar Rp11.500 hingga Rp14.000 per liter. Nah kemungkinan bisa jadi pedagang dadakan ini bermain dengan oknum agen dengan memborong stok dengan memberikan harga di atas sedikit dari harga HET yang ditetapkan. Ini bisa saja terjadi karena ada keuntungan lebih yang diberikan," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Ekspor Migor Dilarang hingga Kapan? Ini Bocoran dari Pemerintah