CARITAU JAKARTA - Minyak goreng alias migor, sekaligus bahan bakunya dilarang keras untuk dijual di luar negeri. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menggelar rapat terkait kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat pada Jumat (22/4/2022) di Jakarta.

Menurut Jokowi, pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu adalah untuk memastikan minyak goreng selalu tersedia di dalam negeri. Tidak ada lagi kelangkaan dan kalau pun tersedia, harganya mahal.

Baca Juga: Hasil Survei Litbang Kompas, 87,8% Masyararakat Puas Terhadap Kinerja Polri

“Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di tanah air.

“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, akibat tingginya harga minyak goreng, pada awal April 2022 pemerintah memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ujar Presiden, Jumat (01/04/2022) lalu.

Bantuan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pemerintah memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu. (IRW)

Baca Juga: Minyakita Dijual di Atas Rp14.000/Liter, Produsen: Laporkan Agar Ditindaklanjuti Regulator