CARITAU JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PBB, Afriansyah Noor menyoroti gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari advokat aliansi ’98. Menurutnya, bila ada batas usia minimal, maka seharusnya batas umur maksimal capres/cawapres juga harus ditentukan, yakni 70 tahun.

Afriansyah meminta batas maksimal umur capres dan cawapres di Pilpres 2024 sebaiknya tidak perlu lagi diperdebatkan. Alasannya, di zaman sekarang ini tidak sedikit tokoh-tokoh nasional tergolong produktif dan memiliki fisik yang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin.

Baca Juga: Merasa Digembosi, PPP Ungkap Alasan Tak Lolos ke Senayan

Bila batas atas usia tidak ditentukan, para penggugat khawatir presiden tidak lagi produktif dan memiliki kesiapan jasmani dan rohani yang mumpuni untuk menjalani roda pemerintahan.

“Kalau ada tokoh nasional usianya mencapai 70 tahun. Tapi masih produktif. Kenapa tidak, ” ujarnya, Rabu (23/8/2023).

Dia mencontohkan, ketokohan bacapres Gerindra, Prabowo Subianto yang sudah mendapatkan dukungan PBB, Golkar, PKB dan PAN.

Menurutnya, dengan usia Prabowo yang tidak lagi muda. Prabowo yang ditempa dan dibesarkan dengan pola militer. Fisik dan intelejensinya dalam membangun negara masih bisa diandalkan.

"Apalagi saat ini beliau sebagai seorang Menhan pun masih sangat mobile. Usia tidak lagi menjadi hambatan bagi Pak Prabowo dalam menjalankan tugas-tugasnya dari Presiden Jokowi," jelas dia.

Meski begitu, sambung politisi yang kini menjabat sebagai Wamenaker RI itu. PBB tidak ingin terjebak dalam perdebatan batas usia maksimal capres dan cawapres yang saat ini ramai diperbincangkan.

Sebab, kata dia dengan pemilihan presiden yang tidak lebih dari setahun akan dilaksanakan. PBB bersama partai koalisi pendukung Prabowo, sambungnya lagi lebih memilih fokus memenangkan pileg dan pilpres 2924.

"Bagi PBB, fokus untuk tembus atau lolos dari parliamentary threshold 4 persen merupakan keharusan disamping untuk memenangkan bacapres Prabowo Subianto. Karena dengan adanya kami di parlemen, tentu akan menjadi mudah mengawasi kinerja Pak Prabowo jika terpilih menjadi presiden 2024," ungkapnya. (DID)

Baca Juga: Punya Hak Suara, KPU DKI Bakal Lakukan Pendampingan ODGJ di Bilik Suara Pemilu 2024