CARITAU JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya mengaku prihatin atas beredarnya video dugaan politik uang terkait kegiatan pembagian amplop berlogo PDIP berisi uang tunai senilai ratusan ribu rupiah di masjid.

Video tersebut yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Dugaan money politik itu disinyalir dibagikan langsung oleh kader PDIP kepada para jamaah usai menjalani salad taraweh di masjid Abdullah Sychan Baghraf, Sumenep, Madura, Jawa Timur. 

Baca Juga: Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Boyolali

Mustofa menegaskan, aksi bagi-bagi amplop di dalam masjid itu merupakan tindakan tidak patut ditiru, lantaran merupakan kejahatan politik yang hanya mengandalkan sistem politik transaksional yang berimplikasi menghasilkan pemimpin palsu. 

Berdasarkan hal itu, dirinya mengklaim, Partai Ummat akan menjadikan peristiwa pembagian amplop yang diduga dilakukan oleh elit PDIP menjadi pelajaran bagi internalnya agar tidak melakukan kegiatan serupa.

"Meski begitu, kami tetap merasa sedih dan prihatin. Sebagai partai baru, Partai Ummat insya Allah akan menjaga marwah partai seketat-ketatnya agar tidak meniru kejahatan politik.  Bagaimanapun, politik transaksional hanya akan menghasilkan pemimpin palsu," kata Mustofa dalam keteranganya, Senin (27/3/2023).

Selain itu, Mustofa menilai, kegiatan pembagian uang didalam amplop tersebut merupakan  bentuk perbuatan yang tidak patut dicontoh oleh pihak lain khususnya partai politik lantaran akan hanya melahirkan janji palsu yang bakal berimplikasi menghasilkan sosok pemimpin yang tidak bergairah membangun negeri. 

"Hanya akan melahirkan janji palsu dan karya palsu. Kalaupun ada pemimpin yang bisa dimenangkan oleh uang, kami berani yakinkan bahwa regenerasi kepemimpinan mereka, hanya akan menghasilkan kader rusak dan tak memiliki gairah membangun negerinya," tutur Mustofa. 

Ia menegaskan, disisi lain, dugaan politik uang perihal pembagian amplop didalam rumah ibadah itu merupakan salah satu contoh bentuk pemimpin yang mengutamakan keuntungan dan kepentingan kelompoknya semata lantaran tidak mampu bersaing mengenai gagasan program visi-misi, melainkan hanya mampu mengandalkan uang dalam meraup suara masyarakat. 

"Mereka hanya akan menjadi penjual bangsa, kepada kepentingan asing semata, dan juga keuntungan dari sistem politiknya, hanya akan menguntungkan kelompoknya saja," ungkap Mustofa. 

Atas dasar itu, dirinya meminta kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) agar dapat menindaklanjuti soal pembagian amplop tersebut dan memberikan sanksi jika dalam kegiatan itu ditemukan unsur kampanye dan politik uang (money politik). 

Sebab, Mustofa menambahkan, aksi bagi-bagi amplop itu merupakan pelanggaran yang serius. Disisi lain, Mustofa menegaskan, bahwa jangan sampai Bawaslu RI tidak tegas menindak dugaan pelanggaran tersebut lantaran kondisi saat ini PDIP merupakan partai yang mendominasi pada pemerintahan. 

"Apalagi bagi-bagi uangnya di dalam Masjid, saya kira ini betul-betul pelanggaran yang serius. Jangan sampai, Bawaslu tegas di Partai Islam, dan mlempem di Partai yang mengaku nasionalis. Dimana Bawaslu?," tandas Mustofa. (GIB/DID)

Baca Juga: Bawaslu Larang Pemasangan APK di Transportasi publik