CARITAU JAKARTA - Partai Ummat menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat bakal segera mengajukan proses hukum kepada kader dari partai lain yang diduga mencoba melakukan pencekalan kepada Partai Ummat yang saat ini tengah menjalani proses verifikasi adminitrasi.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Mustofa B Nahrawardaya mengatakan, hal itu dilakukan sebagai merespon temuan dan informasi yang didapat sejumlah kader Partai Ummat soal adanya dugaan pencekalan terkait proses verifikasi ulang di dua Provinsi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tenggara (Sulut). 

Baca Juga: Sambut Tahapan Pilkada, Bawaslu Rilis Data Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024

Dalam keteranganya, Mustofa mengaku, saat ini pihaknya sedang menyiapkan sejumlah materi dan bukti-bukti untuk melaporkan para kader partai lain itu yang diduga melakukan tindakan intervensi untuk mencoba menggagalkan proses verifikasi faktual di NTT dan Sulut.

"Ada (niatan melaporkan ke Bawaslu), materi sedang saya siapkan. Nanti (kita) laporan ke pihak yang bewenang,” kata Mustofa kepada wartawan, Selasa (27/12/2022). 

Kendati demikian, saat hendak dikonfirmasi soal kader partai mana yang diduga telah melakukan tindakan pencekalan itu, Mustofa mengaku hal itu belum dapat diungkapkan saat ini. Namun yang jelas, saat ini, pihaknya tengah mempelajari lebih lanjut soal pencekalan itu.

Namun, lanjut Mustofa, jika nanti bukti-bukti hasil temuan tersebut sudah lengkap, dirinya berjanji pihaknya bakal segera mengumumkan mengenai Partai mana yang melakukan dugaan pencelakan tersebut.

"Sementara itu dulu (informasinya). Kami belum (bisa) rilis nama partainya, meski informan kami tahu," terang Mustofa.

Diketahui Partai Ummat mengaku, telah mendapatkan informasi terkait temuan adanya pihak-pihak yang diduga ingin mencekal proses verifikasi adminitrasi ulang sebagai syarat pendaftaran partai politik peserta pemilu yang saat ini tengah dijalani oleh Partai Ummat di dua Provinsi yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Partai Ummat, Mustofa B Nahrawadaya mengatakan, informasi soal dugaan pencekalan itu didapat berdasarkan adanya laporan dari para pengurus dan kader-kader partai di daerah yang mendapatkan temuan dugaan pencekalan tersebut. (GIB)

Baca Juga: Soal Pilih Pilkada Jakarta atau Jabar, RK Tunggu Hasil Survei